Naz Journal

Ekskul Pencak Silat di SDN Kelayan Timur 2

2012-02-16T09:50:00.002+08:00

DilatihAtlet Peraih Emas Porprov

Safruddin(13) dengan percaya diri melangkah ke depan. Seragam hitam-hitam membalut tubuhmungilnya, dilengkapi ikat kepala dan sehelai kain yang dililitkan di pinggang.Ia membungkuk tanda hormat, lalu mulai melancarkan gerakan-gerakan sebuah jurusdalam pencak silat. Sebuah tongkat dan pedang bergantian diayunkannya denganlincah.

Siswa kelasV SDN Kelayan Timur 2 Banjarmasin itu tengah memeragakan jurus tunggal bakuuntuk menghibur sejumlah pejabat dan para tamu lainnya yang menghadiri acarapencanangan bedah sekolah di sekolahnya kemarin. Tepuk tangan pun langsung riuhsaat aksinya usai.

Safruddinsendiri telah menggeluti olahraga bela diri tradisional itu sejak kelas IV.Seminggu sekali, ia berlatih di sekolah bersama sejumah temannya, biasanyasetiap Kamis atau Sabtu sore.

“Ramesoalnya,” sahutnya saat ditanya mengapa tertarik belajar pencak silat.

Di balikkelihaian Safruddin melayangkan tangan dan kakinya, ada sosok seorang pelatihyang ternyata merupakan atlet pencak silat profesional. Dialah Rusdawati (24), peraihmedali emas cabang pencak silat kelas A putri (tanding/laga) Pekan OlahragaProvinsi (Porprov) Kalsel VIII di Kotabaru pada Oktober 2010 yang merupakanguru olahraga di sekolah tersebut.

DituturkanRusdawati, di SDN Kelayan Timur 2 tidak pernah ada pelajaran olahraga sampaitahun 2008. Ia sendiri menjadi guru olahraga di sekolah itu sejak tahun 2009menggantikan guru honor sebelumnya yang pindah.

“Selama 20tahun tidak pernah ada pelajaran olahraga karena gurunya tidak ada,” ujarnya.

Karena latarbelakangnya sebagai atlet pencak silat, ia pun berinisiatif mengadakan ekstrakurikuler (ekskul) pencak silat di lingkungan sekolah pada tahun 2009 lalu.Peminatnya ternyata cukup banyak, ada sekitar 30-an anak yang ikut mulai darikelas I sampai kelas VI. Menurutnya, banyak murid yang memiliki potensi untukdikembangkan.

“Karaktermereka beda dengan anak-anak di kota yang gampang mengeluh. Mungkin karenabanyak anak-anak di sini yang pulangsekolah jadi pemulung dan hidup di jalan, sehingga fisik mereka ibaratnya sudahjadi,” tuturnya.

Rencananya,empat anak akan diikutkan seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2012pada bulan Maret mendatang.

“Banyakanak-anak yang berpotensi. Tinggal akhlak dan mentalnya saja yang perludibina,” ucapnya.

MCK Gg Penatu Buntu

2012-02-16T09:48:00.000+08:00

BANJARMASIN –Fasilitas MCK yang selama ini dimanfaatkan warga Jl P Samudera Gg Penatu RT 7Kelurahan Kertak Baru Ulu membutuhkan perbaikan.

Supraptodari Dewan Kelurahan Kertak Baru Ulu kemarin mengungkapkan, MCK yang dibanguntahun 2009 lalu melalui PNPM dengan dana APBN dan APBD itu kini mampet sehinggatak bisa digunakan.

Padahal,warga yang tinggal di kawasan kumuh itu sangat bergantung pada MCK tersebutkarena mereka tak punya MCK sendiri di rumah.

“Sejak tahun2011 lalu buntu, jadi tidak bisa digunakan. Mungkin karena terlalu banyak yangmemakai, karena warga Gg Penatu semua memakai MCK itu,” ujarnya.

Gg Penatusendiri dihuni sedikitnya oleh 100 kepala keluarga. Dewan Kelurahan telahmelakukan koordinasi dengan RT setempat, namun ada informasi yang menyebutkalau tanah yang dibangun MCK dan sekitarnya sudah dibeli oleh seorangpengusaha.

“Katanya maudibikin lahan parkir,” tambahnya.

Pihaknya punberharap pemerintah bisa memberi solusi dalam masalah ini. Memang ada fasilitasMCK lainnya yang ada di belakang Mesjid Noor, namun lokasinya agak jauh danwarga harus membayar sehingga membebani mereka.

Ditambahkannya,selain MCK, fasilitas sumur di Gg Penatu yang cukup vital bagi warga kondisinyajuga sudak tak layak.

220 Orang Pelajar Hamil Di Luar Nikah

2012-02-16T09:44:00.005+08:00

BANJARMASIN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin merilisfakta mengejutkan seputar pergaulan bebas di kalangan remaja. Dari laporanunit-unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang merupakan kepanjangan tangan dariPelayanan Kesehatan Peduli Remaja, mulai tingkat SD hingga SMA se-Banjarmasin,didapat angka-angka yang mencengangkan.

Sepanjang tahun 2011 lalu, tercatat ada 148 kasus sekspranikah, 30 kasus infeksi saluran reproduksi, 30 kasus infeksi menular seksual(IMS), 220 kasus kehamilan tidak diinginkan atau di luar nikah, serta 325 kasuspersalinan remaja baik karena menikah di usia dini maupun di luar nikah.

“Kasus tertinggi ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan,khususnya SMP,” ujar Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Diah R Praswasti yangditemui usai mengikuti rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda)tentang penanggulangan HIV AIDS di Kantor DPRD Kota Banjarmasin, kemarin.

Disinggung bagaimana Pemerintah Kota Banjarmasin menyikapipersoalan ini, ia mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalahmelalui pembentukan perda yang sekaligus juga ditujukan untuk menekan kasus HIV AIDS.

“Perda akan memudahkan kami untuk mengupayakan setiaplangkah, misalnya melakukan intervensi ke sekolah dan tempat-tempat yangmenjadi populasi kunci penyebaran HIV AIDS, seperti lokalisasi dantempat-tempat hiburan,” jelasnya.

Untuk kasus HIV AIDS sendiri, angkanya juga tak kalahmengkhawatirkan. Pada tahun 2011, tercatat ada 33 kasus AIDS, tertinggidibanding kota dan kabupaten lain di Kalsel. Sedangkan untuk HIV, Banjarmasinbertengger di posisi ketiga dengan 52 kasus.

“Kasus HIV AIDS seperti fenomena gunung es, dimana untuksatu kasus yang ditemukan, ada lagi 100 kasus di bawahnya,” tambahnya.

Selama ini sejumlah langkah pencegahan sudah dilakukan,antara lain membuka pelayanan kesehatan di beberapa hotel dan tempat hiburan,sosialisasi tentang penyakit HIV AIDS itu sendiri, penyediaan outlet kondom dipuskesmas, hotel, dan salon sesuai kebijakan pemerintah pusat, serta pelayananklinik IMS yang dipusatkan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin. (naz)

Warga Komp Belasung Khawatir Erosi

2012-02-16T09:44:00.000+08:00

BANJARMASIN – Warga Jl Pangeran Samudera Komplek Belasung RT1 RW 3 Kelurahan Kertak Baru Ilir berharap siring yang ambruk di lingkunganmereka dibangun kembali. Ketua RT setempat Dedi Junaidi mengungkapkan, siring tersebutroboh sekitar tiga tahun lalu.

“Panjang siring yang rusak kira-kira 150 meter,” katanya,kemarin.

Kerusakan siring ini membuat warga Komplek Belasung was-was.Warga khawatir sungai yang mengalir di samping rumah mereka memicu erosi danmembuat tanah terkikis, bahkan longsor. Meskipun hingga saat ini tanda-tanda kearah sana belum terdeteksi, namun perbaikan siring dinilai perlu dilakukansebagai langkah antisipasi.

“Fungsi siring kan untuk menahan tanah supaya tidak longsor.Sudah tiga kali kami mengusulkan perbaikan, tapi belum terealiasi. Walaupun sekarangtanda-tandanya belum terlihat, tapi perlu juga mengantisipasi supaya jangansampai terjadi,” tuturnya.

Selain perbaikan siring, warga juga meminta sungai dikomplek mereka dikeruk. Sungai selebar empat meter dengan panjang diperkirakansekitar 900 meter itu kini kondisinya dangkal, meski tidak sampai membuatkomplek tergenang jika air pasang.

“Sekarang kondisi sungai dangkal. Warga berharap sungaididalami,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala DinasSumber Daya Air dan Drainase Muryanta mengatakan, selama ini normalisasi sungaimasih menghadapi banyak kendala. Selain dana, tenaga yang tersedia jugaterbatas. Misalnya, untuk pembersihan sungai idealnya terdapat satu grupperkecamatan.

“Tapi karena dana terbatas danperalatan, yang ada baru dua grup dengan anggota 16 orang,” ujarnya.

Untuk penyiringan Sungai Belasung, ia mengungkapkan sudahdiprogramkan.

“Insya Allah bisa diawali tahun ini,” ucapnya. (naz)

Miftahur Rahman El-Banjary, Penulis dan Motivator

2012-02-16T09:41:00.002+08:00

Dari Pelosokke Negeri Para Nabi

Lahir dantumbuh besar di pelosok, tapi Miftahur Rahman (27) sukses memegang predikat lulusanmaster Timur Tengah termuda dari Indonesia. Sampai sarjana tak pernah menulis,tapi kini ia malah jadi penulis dan wara-wiri memberi motivasi.

“Dulu tidakpernah terbayang saya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang dengan buku-bukuyang saya tulis, meskipun sebenarnya masih sangat minim sekali. Apalagi denganbackground pesantren ‘sarungan’ yang terkungkung pada budaya dan pemikiranklasik, sulit membayangkan pencapaian saya sekarang,” tutur anak muda banuakelahiran Jaro Kabupaten Tanjung, 16 Maret 1984 itu.

Di kecamatanyang terletak di ujung Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan KalimantanTimur itulah masa kecilnya dihabiskan. Jauh dari keramaian kota, satu-satunyamedia yang memberikan wawasan waktu itu cuma majalah anak-anak yang dibelisetiap minggu.

Bungsu daridua bersaudara itu juga punya hobi korespondensi dengan anak-anak dari daerahlain di Nusantara yang menjadi sahabat penanya. Saat kelas V SD, ia pernahmengirim surat untun mantan Presiden Soeharto dan mendapat balasan.

“Sejak kecilsaya sudah mulai mengagumi tokoh-tokoh besar yang sukses, mulai suka mengamatikeberhasilan yang mereka lakukan, dan membaca karya-karya mereka,” katanya.

Ketika dudukdi kelas II MTs Negeri Jaro, angan-angan menuntut ilmu di pusat pendidikanIslam dunia, Mesir, terbersit dibenaknya. Namun, setamat MTs ia malah menyimpang kepondok pesantren salafi yang tidak mengeluarkan ijazah formal.

Tercatat iapernah nyantri di PP Darussalam Martapura dan PP Ibnu al-AminPemangkih HSU, sebelum kemudian pindah ke Madrasah Aliyah di Muara KomamKalimantan Timur danmendapatkan ijazah formal sehingga bisa melanjutkan kuliah ke IAIN AntasariBanjarmasin.

“Passemester lima, saya coba-coba ikut seleksi beasiswa S1 ke Universitas al-AzharKairo yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Alhamdulillah, dari 30peserta 3 orang berhasil lulus mewakili wilayah Kalimantan. Dari 3 orangtersebut, hanya saya yang kemudian mengikuti tes tahap dua di Kedubes Mesir diJakarta,” kenangnya.

Karenakendala waktu pemberangkatan yang lama, ia harus menunggu sekitar 1,5 tahun.Selama menunggu, ia pun ngebut menyelesaikan S1 di Fakultas Tarbiyah JurusanBahasa Arab IAINAntasari Banjarmasin. Tiga hari setelahwisuda pada tahun 2006 silam, ia pun akhirnya terbang ke negeri para nabi itu.

“Di Kairo,saya mengalami banyak masalah. Saya tidak bisa diterima di al-Azhar karenaijazah saya sudah kadaluarsa tahunnya. Tapi berbekal ijazah S1 yang sayakantongi, saya bisa melanjutkan ke S2 di universitas yang tidak kalah bagusnyadan lebih nyambung dengan jurusan saya ketika di Indonesia, yakni spesialisasiBahasa Arab,” sambungnya.

Tahun 2011, gelar master diraihnya dari Fakultas Sastra dan Bahasa ArabUniversitas Liga Arab Kairo Mesir. Ia pun ditahbiskan sebagai lulusan master Timur Tengahtermuda dari Indonesia. Prestasi ini tentu istimewa karena standar orang Arabdan tingkat kesulitan menempuh kuliah yang berkali lipat daristandar pendidikan di dalam negeri. Saat ini, ia tengah menggarap desertasi program doktoral di universitasyang sama.

“Beberapawaktu setelah pengukuhan sebagai master, saya mendapatkan kesempatan sebagai orangIndonesia pertama yang diundang salah satu stasiun televisi Mesir untukmelakukan wawancara dalam program Delegasi Keilmuan Internasiona dengan bahasaArab,” ujarnya.

Selama di Mesir, terkadang kesepian dan rindu kampung halaman menghinggapi hatinya. Suatu kali di tahun 2008, ia berkenalan dengan blog, yang kemudian menjadi ruang untuk mengisi kesendiriannya dengan menulis. Tak dinyana, ia yang sampai lulus S1 tidak pernah menulis artikel, cerpen, ataupun puisi, ternyata mampu menghasilkan ratusan tulisan. Pada 2010, ia ‘nekat’ menerbitkan buku sendiri, judulnya"Quantum Motivation".

“Beberapa tulisan saya pernah dimuat di media massa nasional online, dan kebetulan ada seorang editor dari sebuah penerbit besar di Indonesia yang tertarik dengan tulisan saya,” imbuhnya.

Sekitar enam bulan lalu, bukunya yang kedua berjudul “Dahsyatnya Potensi Ahsanu Taqwim” pun dilempar ke pasaran dengan tambahan “El-Banjary” di belakang namanya guna menegaskan asal muasal sang penulis.

Bulan depan, buku selanjutnya yang terilhami dari kisah inspiratif pengembaraannya ke Mesir dan diberi judul “Keajaiban 1000 Dinar” akan menyusul. Di pertengahan tahun 2012, ia bahkan sudah berencana untuk menerbitkan dua buku lagi.

Ia sendiri menargetkan dalam beberapa tahun ke depan bisa menerbitkan minimal 10 buku bergizi yang menginspirasi, selain mengejar gelar doktor dan profesor muda, sambil pula tetap menggeluti aktivitas memotivasi orang lain.

“Saya hanya ingin hidup yang singkat ini bermakna dan bisa dikenang dengan kebaikan yang kita berikan. Di samping ada sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa generasi muda Banjar juga bisa berprestasi dan mengambil peranan penting serta berkiprah di kancah nasional bahkan internasional,” ucapnya.

Warga Gg Aneka Tak Berani Melapor

2012-02-16T09:35:00.003+08:00

Keluhkan Suara Walet yang Bising

BANJARMASIN – Meski budidaya sarang burung walet di tengah kota tak dilarang oleh pemerintah, namun banyak masyarakat yang mengeluhkan keberadaannya. Khususnya jika sarang burung walet itu berada di tengah pemukiman.

Seperti yang dialami warga Jl A Yani Km 1 Gg Aneka RT 20 Kelurahan Sungai Baru. Salah seorang warga setempat yang namanya enggan dikorankan menuturkan, ada tiga bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas ruko di depan gang.

Menurutnya, sarang burung walet itu sudah ada sejak tahun 2000. Yang terakhir dibangun beberapa bulan lalu. “Yang terakhir ini yang berisik sekali. Kalau dulu bunyinya biasa saja,” ujarnya.

Kebisingan yang ditimbulkan memang menjadi keluhan utama warga. Apalagi, suara kicauan burung walet yang berasal dari kaset itu diputar hampir tanpa jeda dengan suara yang memekakkan telinga. Namun demikian, warga segan melaporkan karena merasa tak enak.

Dituturkannya, ada salah satu pemilik sarang burung walet yang setiap Lebaran memberi bingkisan kepada beberapa orang warga sekitar. “Kalau saya sendiri saja yang melaporkan tidak enak,” imbuhnya.

Hal yang sama diungkapkan warga lainnya. Meski merasa terganggu, terlebih rumahnya terletak persis berbelakangan dengan bangunan sarang burung walet, tapi ia tak berani mengadu. “Padahal, ibu saya di rumah lagi sakit. Pasti merasa terganggu sekali,” ucapnya.

Ditambahkannya, saat pembangunan sarang burung walet tersebut, tak ada pemberitahuan dari sang pemilik kepada warga. Ia juga mengaku tak pernah menerima tali asih. “Mau dilaporkan tidak ada yang berani. Mudah-mudahan saja setelah ini ada tindakan dari pemerintah,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Banjarmasin Doyo Pudjadi yang dikonfirmasi mengatakan bahwa larangan sarang burung walet di tengah kota hanya berlaku untuk bangunan baru.

Terkait keluhan warga Gg Aneka, ia berjanji akan mengakomodir dengan turun ke lapangan untuk mendengar keluhan warga secara langsung sekaligus melakukan pendekatan persuasif dengan pengusaha sehingga ada solusi, misalnya volume dan waktu pemutaran kaset diatur agar tak meresahkan.

“Kalau pengusaha tidak ditempat, kami akan menelusuri siapa dan dimana pemiliknya,” tukasnya.

Seandainya warga benar-benar tak menginginkan keberadaan sarang burung walet di lingkungan mereka, menurutnya warga bisa mengajukan usulan penutupan. Namun, usulan harus disampaikan secara resmi melalui surat kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Surat itu menjadi dasar pertimbangan yang diajukan kepada tim untuk mengeluarkan rekomendasi,” tandasnya.

Jl Lingkar Dalam Selatan Rusak Parah

2012-02-16T09:33:00.003+08:00

Sampah Mengular di Tepi Jalan

BANJARMASIN – Ruas Jl Lingkar Dalam Selatan mengalami kerusakanparah. Puluhan lubang yang mengangasudah sering memakan korban. Apalagi bila turun hujan, jalan menjadi becek dan berlumpur.

Salah seorang warga setempat kemarin menuturkan, perbaikan terakhir barudilakukan seminggu lalu. Petugas menutup jalan yang berlubang dengan batu.Namun, hasilnya tak berlangsung lama.

“Baru saja diuruk batu sekitar seminggu lalu, ada sebuah mobil yangdipakai membawa batu, tapi sekarang hancur lagi,” ujarnya.

Kendaraan yang melintas di Jl Lingkar Dalam Selatan cukup padat,utamanya kendaraan berat seperti truk dan trailer/kontainer yang mengangkutbarang-barang toko.

“Utamanya truk yang bawa barang ke toko-toko, besi segala macam, dan jugatruk besar yang bawa kontainer,” ucapnya.

Jalan ini juga banyak dimanfaatkan masyarakat umum dan menjadi jalanalternatif menuju sejumlah sekolah, seperti SDN Pekapuran Raya 5, SMPN 23, danSekolah Islam Terpadu Ukhuwah.

“Mungkin karena di sini bekas rawa, tanahnya mahantak ke bawah, makanya setelah diperbaiki cepat rusak lagi.Selain itu, jalan masih rendah, kalau air pasang dalam calap,” tuturnya sambil menunjuk halaman rumah seorang warga yangtergenang.

Selain kerusakan jalan, warga juga mengeluhkan tempat pembuangan sampah(TPS) yang berada tak jauh dari simpang empat Jl Gatot Subroto-Jl A Yani.Tumpukan sampah mengular di pinggir jalan dan menguarkan bau tak sedap yang tercium hingga ke rumah-rumah penduduk disekitarnya.

“Di rumah saya banyak lalat. Ada juga warga di sini yang jadi terserangpenyakit,” kata seorang warga yang tinggal beberapa meter dari TPS.

Menurutnya, sebenarnya setiap hari sampah di TPS tersebut diangkut olehDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin, hanya saja tak sampai tandas.Volume sampah pun kian membengkak karena banyak warga yang membuang sampah diluar jam yang dibolehkan.

Banjarmasin Punya Skatepark

2012-02-02T16:49:00.002+08:00

Sekarang Bisa Long Ollie

Sudah setahun Habibi (11) menggandrungi atraksi di atas papan seluncur alias skateboard. Jalanan di depan rumahnya pun dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

“Awalnya lihat teman, kayaknya asyik, coba-coba ternyata bisa. Karena tidak ada tempat, mainnya ya di jalan,” ujar Habibi. Tapi itu dulu. Sekarang, dia bisa berlatih di tempat yang lebih representatif. Sejak sebulan lalu, para pecinta skateboarding di Banjarmasin punya arena skatepark yang dibangun di halaman Gedung KNPI yang dapat digunakan dengan bebas.

Di tempat ini, komunitas skateboard yang sudah cukup lama tumbuh di Banjarmasin hampir tiap hari berkumpul untuk berdiskusi dan berlatih bersama. Selain itu, mereka yang baru belajar berseluncur bisa bertemu dengan yang sudah ahli dan mencuri ilmu.

Seperti yang dilakukan Habibi yang ditemui Radar Banjarmasin pada Minggu (29/1) pagi, ternyata ia baru pertama kali itu ke arena skatepark di halaman Gedung KNPI. Pelajar kelas satu SMP yang tinggal di Jl Sultan Adam itu tampak serius mendengarkan penjelasan mengenai trik-trik dalam permainan skateboard yang dipaparkan Daus (22), salah satu anggota komunitas penghobi skateboarding, River Town.

“Latihan di sini dengan di siring jelas beda, karena sebenarnya kita butuh tempat seperti ini. Apalagi kalau mau ikut lomba, kalau tidak terbiasa dengan arenanya kan susah,” kata Daus.

Meski playground yang terbuat dari semen itu tak seberapa luas, namun tetap saja disambut gembira. Soalnya, selama ini mereka terpaksa memanfaatkan fasilitas seadanya, seperti kawasan siring di Jl Jenderal Sudirman. “Pokoknya, siring itu sudah kayak rumah kedua,” selorohnya.

Di skatepark yang berwujud lintasan sepanjang kira-kira 10 meter dengan undakan di tengah dan kedua ujung melengkung itu, mereka bisa mempraktikkan trik-trik seperti loncat jauh atau istilahnya long ollie. Menurut Daus, arena skatepark baru di Banjarmasin ini bukan yang pertama di Kalimantan Selatan. Ia menyebut di Pelaihari sudah lebih dulu ada, bahkan tempatnya lebih besar dan luas.

Daus sendiri sudah empat tahun ini menggeluti skateboarding. Semua bermula dari melihat video-video di TV dan internet. Ia pun jatuh hati, bahkan diakuinya skateboarding sudah jadi gaya hidupnya. “Tahun 2000-an sudah ada komunitas skateboard di Banjarmasin. Anggotanya tidak tetap, tapi kalau kita bikin acara Skate Day setiap tanggal 21 Juni, yang datang rata-rata 50-an orang,” tuturnya.

Selain komunitas skateboarding, arena skatepark di halaman Gedung KNPI juga menjadi tempat nongkrong sejumlah komunitas lainnya, seperti parkour dan sepeda.

Dea Ginanjar (19), penghobi sepeda yang tergabung dalam komunitas Thousand Rivers BMX mengaku kalau bosan bermain di siring, ia dan teman-temannya biasanya pindah ke arena skatepark. “Hampir setiap hari ngumpul, ya bagi ilmu dan trik baru. Soalnya kan nggak ada gurunya, jadi masing-masing belajar otodidak,” ucapnya.

Anggota komunitas Thousand Rivers yang aktif saat ini kira-kira ada 20-an orang. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2009 ini cukup terkenal, buktinya mereka kerap diundang untuk mengisi acara pentas seni di sekolah-sekolah.

Awas, Ayam Sakit Beredar!

2012-01-26T17:44:00.003+08:00

Perusahaan Ayam TakMau Rugi

BANJARMASIN – Menurutpara pengecer ayam di Banjarmasin, dalam satu tahun pasti ada masa dimanabanyak ayam jatuh sakit, yakni ketika peralihan musim atau pancaroba. Layaknyamanusia, ayam ternyata juga tak tahan dengan kondisi cuaca yang tak tentu. Yangmengejutkan, perusahaan supplier ayam tetap saja menjualayam-ayam yang sakit karena tak mau rugi.

“Justru perusahaan berusaha menjual ayam-ayamyang sakit itu secepatnya sebelum ayamnya mati,” ujar H Rudi, salah seorangbroker sekaligus pengecer ayam yang berlokasi di Jl Pangeran Antasari GgSampurna Banjarmasin.

Ia pun menunjuk seekorayam di kandang miliknya yang tampak tak sehat. Ayam itu diam saja dalam posisiberdiri seperti patung di antara ayam-ayam lain yang bergerak lincah. Matanyajuga terlihat redup. Ditanya mengapa pihaknya tetap menerima ayam-ayam yangsakit, ia mengatakan itu untuk membantu perusahaan.

“Kalau perusahaanrugi, kami mau beli dimana lagi?” sambungnya.

H Rudi sendiribiasanya mendatangkan sekitar 3 ribu ekor ayam perhari dari sejumlah perusahaandi Banjarbaru, Pelaihari, dan Bati-Bati. Diungkapkannya, sejak bulan Desember2011 lalu, rata-rata ada 200 ekor dari 1.000 ekor ayam mati setiap hari karena–menurutnya− pengaruh cuaca tadi.

“Manusia saja bisasakit kalau cuaca tidak tentu, apalagi ayam. Paling bagus kalau musim kemarau,soalnya ayam-ayam banyak makan dan minum sehingga cepat besar,” tuturnya.

Oleh pengecer,ayam-ayam yang sakit tapi masih hidup dijual kembali kepada para pedagang dipasar-pasar, namun dengan harga yang lebih murah. Umumnya para pedagang inimenerima ayam yang sudah disiangi, sehingga tak tahu pasti apakah ayam yangmereka beli dalam kondisi sehat atau tidak.

Salah seorang pedagangayam di Pasar Lama, Umiati kemarin mengatakan bahwa ia biasanya memesan lewattelepon dari pengecer di Pasar Bim. Kemudian, daging ayam diantar dalam keadaanbersih.

“Tapi setahu sayakalau ayam-ayam yang sakit tidak dijual,” katanya.

Untuk memilih dagingayam yang baik, ia pun member tips, antara lain warnanya putih kemerahan,dagingnya kenyal, dan aromanya khas ayam segar.

Waspadai Ulin Ilegal

2012-01-26T17:43:00.001+08:00

297 Jembatan Masih Berbahan Kayu

BANJARMASIN – Realisasi proyek perbaikan jembatan diBanjarmasin menghadapi banyak kendala. Seperti perbaikan jembatan di JlRawasari dan Jl Raya Beruntung Jaya yang mestinya dikerjakan pada tahun 2011lalu, terpaksa molor ke 2012 karena terkendala masalah pembebasan lahan.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin M Amin melaluiKabid Jembatan Uzni Erizal mengungkapkan, total dana yang disediakan pada tahun2011 untuk pembangunan kedua jembatan ini sebesar Rp 7 miliar.

“Jembatan Pemurus (Jl Raya Beruntung Jaya, Red) sampai saatini pembebasan lahan belum selesai. Sekitar seminggu lalu kami diskusi denganPerumnas, kami sepakat dalam waktu dekat tetap lelang, sedangkan prosespembebasannya sambil jalan saja,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IIIDPRD Kota Banjarmasin.

Untuk jembatan Rawasari, ganti rugi tanah warga yang terkenapembebasan lahan baru dibayarkan pada akhir Desember 2011. Karena kesepakatandengan warga sudah tercapai pada bulan November, proyek sempat dilelangkan. Tapidari tiga penawaran yang masuk, menurutnya tidak ada yang memenuhi syaratsehingga lelang harus diulang.

Sementara itu, untuk pemeliharaan jembatan dialokasikan danaRp 2,5 miliar. Sepanjang tahun 2011, Dinas Bina Marga melakukan pemeliharaan 34buah jembatan kayu. Pemeliharaan rata-rata berupa penggantian lantai, pagar,dan tiang.

“Soal jembatan kayu ini kesannya seperti kami tidak bekerja,karena jumlahnya sangat banyak sedangkan dana pemeliharaan terbatas. Selainitu, jembatan kayu di Banjarmasin juga cepat rusak, bulan Maret atau Aprilperbaiki, bulan Desember rusak lagi akibat volume lalu lintas yang makin beratdan over capacity, terutama di daerahtimur dan selatan,” tuturnya.

Sedangkan penggantian jembatan kayu ke beton dan box culvertyang telah selesai pada tahun 2011 lalu mencapai 6 buah, termasuk penyelesaianpembangunan oprit Jembatan Mantuil yang sempat terseok-seok, juga karena masalahpembebasan lahan.

“Hanya saja ke depan pemeliharaanya perlu perhatian karenalengkungan jembatan cukup tinggi untuk menunjang lalu lintas sungai dibawahnya, sementara kualitas tanah di Banjarmasin jelek sehingga oprit jembatanakan cepat turun,” tambahnya.

Masalah lain, lanjutnya, keberadaan jembatan di Banjarmasinyang mayoritas masih terbuat dari kayu. Dibeberkannya, dari 412 buah jembatanyang ada, sebanyak 297 buah masih berbahan kayu ulin. Untuk mempermanenkannya,tentu tak bisa dilakukan sekaligus karena akan menyedot anggaran yang besar.

Di sisi lain, kayu ulin makin langka saja. Dalam perbaikan,pihaknya pun harus ekstra hati-hati untuk mewaspadai kontraktor nakal yangmenggunakan kayu ilegal.

“Sejak 2011, kami sudah syaratkan kayu ulin harus mengantongisurat izin yang dikeluarkan pemilk HPH supaya tidak ada permasalahan hukum,” lanjutnya.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia(Gapensi) Kota Banjarmasin A Zainudin Djahri yang diminta komentarnya kemarinmembenarkan bahwa kayu ulin kian sulit didapat dan harganya pun sangat mahal.Selain itu, prosedur mendapatkan sertifikat kayu olahan (SKO) untuk kayu ulinbegitu rumit.

“Dengan alasan-alasan itu, sebenarnya sekarang sudah tidaksesuai lagi jembatan pakai ulin. Untuk struktur jembatan harus pakai ulin yangbesar, tapi yang ada saat ini ukurannya kecil dan umurnya muda. Itupun langka,”katanya.

Kalau pemerintah ingin meningkatkan tonase, sambungnya,sebaiknya memang jembatan kayu diganti dengan beton. Tapi untuk menghematanggaran, menurutnya kayu dan beton bisa saja dikombinasi.

Rusmanadi Tunggu Edaran Pemko

2012-01-12T17:01:00.003+08:00

Warga di Belakang Terminal Belum Bongkar Bangunan

BANJARMASIN – Sekitar Rp 4 miliar sudah digelontorkan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pembebasan lahan warga yang tinggal di belakang Terminal Induk Km 6. Namun, hingga saat ini banyak warga yang belum membongkar bangunannya.

Salah seorang warga, Rusmanadi mengakui bahwa ganti rugi tanah dan rumah sudah diterimanya. Namun, ia tidak langsung melakukan pembongkaran dengan alasan menunggu surat edaran untuk membongkar dari pemko. Selain itu, ia juga belum tahu akan pindah kemana.

“Mulai pang sudah dibongkar. Tapi sedikit demi sedikit, tidak bisa sekaligus karena saya juga belum tau mau kemana. Duitnya tinggal sedikit, dibayarkan utang,” tuturnya, kemarin.

Rusmanadi adalah satu dari 8 kepala keluarga (KK) yang menerima ganti rugi tahap pertama pada tanggal 21 Desember 2011 lalu. Untuk rumah dan tanahnya yang bersertifikat hak milik (SHM), ganti rugi yang diterimanya sekitar Rp 300 juta.

“Kalau dibanding harga rumah di luar habis, belum lagi hilang usaha. Tapi mau tidak mau, kayak bapaksaan, katanya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Di depan rumahnya, Rusmanadi membuka usaha bengkel dan warung makan kecil. Ia sendiri sudah tinggal di belakang terminal sejak delapan tahun lalu.

Kepala UPTD Terminal Pal 6 M Yusuf Ridwan mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) terkait masalah ini.

“Katanya satu bulan setelah menerima ganti rugi harus sudah membongkar. Sementara masih tarik ulur, nanti dikirimi surat dari Tapem,” ujarnya.

Pihaknya berharap pembongkaran sudah rampung sebelum lelang proyek pemagaran, pengurukan, dan pembenahan sejumlah fasilitas terminal pada bulan Maret 2012.

“Setelah dibongkar, dipagar supaya masyarakat tidak mengambil tanah terminal. Kalau tidak salah dianggarkan Rp 5 miliar untuk pengurukan, pemagaran, dan infrastruktur lain, apakah disemen atau batako,” tuturnya.

Ada 21 persil bangunan rumah dan warung yang terkena pembebasan lahan dalam rangka perluasan terminal ini. Pemberian ganti rugi dibagi beberapa tahap karena keterbatasan anggaran.

Ganti rugi tahap kedua diserahkan berbarengan dengan pembebasan lahan Jl Veteran pada tanggal 28 Desember 2011 dan masih menyisakan 4 KK lagi yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,65 miliar.

“Karena tidak berdiri di atas lahan negara, ganti rugi yang mencakup tanah dan bangunan diberikan dengan berpatokan pada PBB,” sambungnya.

Untuk ganti rugi tanah, pemegang sertifikat hak milik (SHM) dihargai Rp 1,5 juta permeter persegi, segel adat Rp 1,2 juta permeter persegi, dan kwitansi Rp 900 ribu permeter persegi. Sedangkan besaran total ganti rugi bervariasi, yang terkecil Rp 2 juta dan terbesar Rp 483 juta.

Selain bangunan di belakang terminal, pihaknya juga berencana membebaskan sekitar sembilan buah warung di sisi kanan terminal. Luas tanahnya 1.300 meter persegi dan masih dalam tahap nego.

“Luas tanah yang sudah dibebaskan 5.500 meter persegi. Ditambah tanah yang ada 1,2 hektare, dan yang masih nego 1.300 meter, jadi luas terminal seluruhnya nanti sekitar 1,8 hektare,” paparnya.

Sementara itu, Kabag Tapem Setdako Banjarmasin Ichwan Noor Chalik mengatakan bahwa menurut aturan, warga yang telah menerima ganti rugi diberi waktu satu bulan untuk membongkar sendiri bangunannya. Jika warga membandel, akan dilakukan pembongkaran paksa.

“Untuk 4 KK yang belum dapat ganti rugi, kalau kata Bagian Keuangan oke, minggu depan langsung kita bayar,” ucapnya.

2 Mobil Tanki LPG Rusak

2012-01-11T09:10:00.001+08:00

BANJARMASIN – Pertamina tak berani memastikan kapan masalah kelangkaan elpiji di Kota Banjarmasin dapat teratasi. Jika sebelumnya cuaca dan kerusakan jalan di perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan jadi alasan terganggunya suplai elpiji ke Banjarmasin, kini masalah bertambah karena ada mobil skid tank pengangkut LPG curah dari Balikpapan yang mengalami kerusakan.

“Saya nggak bisa sampaikan detilnya, yang jelas dari 10 unit mobil ada dua yang rusak,” ujar Asistant Manager External Relation Pertamina Region VI Kalimantan Bambang Irianto kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Ia mengatakan bahwa jumlah armada yang tersedia terbatas, sehingga jika satu saja mengalami kerusakan akan berpengaruh besar.

“Telat satu hari saja, untuk menormalkannya perlu waktu lama,” katanya.

Oleh sebab itu, dua unit mobil skid tank pinjaman dari Pertamina Unit Pemasaran VII Makassar pun didatangkan untuk meminimalisir gangguan distribusi yang ditimbulkan. Selain itu, tabung kosong langsung diisi di Balikpapan untuk memperkuat stok di Banjarmasin.

Bambang sendiri menepis anggapan bahwa kelangkaan elpiji terjadi karena ketidaksiapan dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi elpiji setelah adanya penerapan konversi.

“Sebelum konversi sudah siap, baik infrastruktur maupun kebutuhan gas,” tukasnya.

Ditekankannya, persoalan utama adalah pengiriman yang menggunakan angkutan darat. Belum lagi saat menyeberang, mobil skid tank pengangkut LPG harus menggunakan kapal tersendiri karena tidak boleh bercampur dengan manusia atau barang lainnya. Jamnya pun khusus. Disinggung kapan kelangkaan elpiji dapat teratasi, Bambang cuma menjawab secepatnya.

Soal harga elpiji di tingkat eceran yang melonjak, ia mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa melakukan pengendalian di tingkat agen. Sedangkan pedagang eceran tidak masuk dalam rangkaian distribusi resmi.

Sales Representatif LPG Pertamina Region IV Kalsel Adi Bagus Haqqi menambahkan, kelangkaan elpiji yang berlangsung hingga saat ini masih disebabkan kendala yang sama.

“Ya jarak yang jauh, jalan yang kurang baik. Tapi sekarang ada penambahan armada, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Tapi apakah bisa normal, kita hanya bisa menunggu, ” katanya.

Ia meyakinkan bahwa kelangkaan elpiji tak terkait dengan stok.

“Memang, sejak program konversi digulirkan, konsumsi elpiji khususnya ukuran 3 kg meningkat rata-rata 20 persen perbulan. Tapi kita sudah maksimalkan yang ada,” sahutnya.

Pihaknya pun cuma bisa berharap mini depot elpiji di Kabupaten Batola dapat beroperasi secepatnya sehingga masalah yang membelit distribusi elpiji saat ini segera berlalu. Mini depot ini akan mendapat suplai dari Pulau Jawa dengan sistem distribusi dari kapal ke kapal. Kapasitas mini depot LPG ini sendiri diklaim mampu mencukupi kebutuhan Kalsel dan Kalteng.

Rotasi Pegawai Bikin KB Mandek

2012-01-11T09:09:00.000+08:00

BANJARMASIN – Rotasi pegawai yang terlalu cepat menjadi salah satu kendala dalam keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel Chamnah Wahyuni mengatakan, kondisi itu menyebabkan pelaksanaan program sering tersendat, bahkan tak jarang harus dimulai dari nol lagi.
“Di HST saya baru ngomong-ngomong sama pejabat SKPD KB-nya, berapa hari kemudian diganti. Begitu juga di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Itu membuat mandek karena orang baru pasti perlu belajar dulu,” keluhnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, kemarin.
Hambatan lainnya adalah rasio petugas penyuluh lapangan (PL) KB yang belum ideal. Menurut Chamnah, rasio PL KB yang ideal adalah 1:2. Sedangkan yang terjadi di Kalsel, satu PL harus melayani 3-4 desa.
“Sebelumnya kami sudah advokasi ke bupati untuk menambah, tapi ada moratorium PNS dan larangan daerah untuk mengambil honorer karena belanja pegawai di daerah disinyalir mencapai 70 persen,” katanya.
Belum lagi jika bicara soal kepedulian pemerintah daerah. Dikatakannya, keberhasilan program KB sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan dukungan pemda. Oleh sebab itu, meski beberapa target BKKBN di tahun 2011 dapat tercapai, namun keberhasilan itu tidak diraih secara merata di seluruh kabupaten dan kota.
“Daerah yang paling rendah capaiannya adalah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan daerah yang prestasinya cukup bagus salah satunya Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Secara umum, pada tahun 2011 lalu Kalsel ditarget penambahan peserta KB baru sebanyak 153.498 orang, terdiri dari berbagai metode kontrasepsi. Sampai November 2011, realiasinya 149.130 orang atau 97 persen. Rinciannya, peserta KB IUD (spiral) sebanyak 2.146 orang dari target 2.041 orang, KB Modus Operasi Wanita (MOW) sebanyak 842 orang dari target 806 orang, KB Modus Operasi Pria (MOP) sebanyak 343 orang dari target 223 orang, dan KB implan sebanyak 7.949 orang dari target 9 ribu orang.
“Sebenarnya implan paling digemari. Tapi karena mungkin dianggap gampang, jadi SKPD KB di kabupaten kota mendulukan target yang lain, makanya akhirnya ketinggalan. Tapi kita minta semua bergerak, sehingga ada tambahan 1.078 orang,” paparnya.
Sedangkan realisasi untuk KB suntik dan pil masing-masing 98,35 persen dan 96,79 persen. Pada tahun 2012, target peserta baru KB di Kalsel naik menjadi 172.260 orang. Pihaknya sendiri ingin lebih mendorong pertumbuhan peserta KB MOP.
“Kenapa MOP sudah tercapai 150 persen lebih tapi harus didorong? Karena tercapainya di kabupaten dan kota tertentu saja, masih ada yang belum,” tambahnya.
Adapun yang menjadi kendala rendahnya pencapaian MOP di sejumlah daerah di Kalsel adalah pro kontra dari sudut pandang agama terkait kehalalannya. Ada anggapan KB MOP bersifat permanen sehingga sebagian ulama mengharamkannya.
“Pertengahan Desember 2011 lalu kami sudah mengajak sebagian ulama MUI di Kalsel studi banding ke Situbondo. Setelah diskusi dengan MUI setempat, mereka menjadi terbuka,” ujarnya.

Rp 1 M untuk Bahas Perda

2012-01-11T09:08:00.003+08:00

BANJARMASIN – Anggaran sebesar Rp 1 miliar telah disiapkan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) usul inisiatif DPRD Kota Banjarmasin pada tahun ini. DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan 18 buah raperda dari 38 raperda yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2012. Sisanya diusulkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Anggaran tersebut belum termasuk biaya studi banding ke luar daerah.
Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Aminudin Latif melalui Kasubag Perbendaharaan Edy wibowo kemarin mengungkapkan, dana Rp 1 miliar ini digunakan untuk belanja pegawai serta kegiatan legilasi yang meliputi pembuatan naskah akademik, penyusunan naskah raperda, dan konsultasi publik.
Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka studi banding raperda, disiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
Pada 2011, DPRD Kota Banjarmasin juga mengajukan 18 buah raperda inisiatif dengan besaran anggaran pembahasan dan studi banding yang tidak jauh berbeda. Secara keseluruhan, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin mendapat alokasi dana hampir Rp 30 miliar dalam APBD Kota Banjarmasin 2012.
“Belanja tidak langsung atau belanja pegawai sekitar Rp 4,5 miliar, sisanya belanja langsung Rp 24,8 miliar,” ujarnya.
Belanja langsung ini digunakan untuk membiayai 24 program kerja. Beberapa diantaranya yang menyedot anggaran paling besar adalah pembahasan perda dan perjalanan dinas anggota dewan ke luar daerah. Ditanya berapa kenaikan anggaran perjalanan dinas tahun 2012, ia mengaku belum tahu persis karena rekap belum selesai.
“Kan perjalanan dinas tidak cuma untuk pembahasan perda, tapi ada workshop, kunjungan kerja, dan lain-lain . Tapi kemungkinan ada kenaikan dari tahun lalu,” tuturnya.
Tahun lalu, anggaran untuk seluruh perjalanan dinas anggota DPRD Kota Banjarmasin mendapat alokasi Rp 13,6 miliar, terbagi menjadi perjalanan dinas dalam daerah Rp 382 juta dan luar daerah Rp 13,2 miliar. Sampai bulan Desember 2011, realiasasi dana perjalanan dinas luar daerah mencapai Rp 10 miliar atau sekitar 80 persen.
Sementara itu, agenda “jalan-jalan” anggota DPRD Kota Banjarmasin di awal tahun 2012 ini cukup padat. Diawali dengan kegiatan workshop dalam rangka peningkatan kapasitas pada tanggal 9-12 Januari, disusul kunjungan kerja komisi pada akhir bulan nanti.

Pungutan Sekolah Masih Marak

2012-01-11T09:07:00.003+08:00

Disdik Ancam Sanksi Kepala Sekolah

BANJARMASIN – Selain untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat membebaskan pungutan di lingkungan SD dan SMP negeri. Terlebih pada tahun 2012 ini, alokasi dana BOS 2012 naik signifikan.
Pada praktiknya, pungutan di lingkungan sekolah selama ini masih marak terjadi, misalnya pada penerimaan siswa baru. Dari penelusuran Radar Banjarmasin di sebuah SMP negeri di Kecamatan Banjarmasin Tengah, setiap siswa baru harus menebus berbagai atribut sekolah seperti kaos kaki, topi, dasi, baju olahraga, dan kain sasirangan dengan jumlah sekitar Rp 500 ribu.
Bagi siswa pindahan yang masuk di tengah-tengah tahun ajaran, pungutan yang dikenakan lebih besar lagi. Salah satu orang tua yang kebetulan ditemui tengah mendaftarkan anaknya baru-baru tadi diminta membayar sejumlah uang dengan dalih biaya pengadaan meja dan kursi siswa serta sumbangan pengembangan sekolah yang totalnya mencapai jutaan rupiah.
Di samping itu, pada tahun ajaran 2011/2012 sekolah ini juga menarik sumbangan dari siswa untuk kepentingan pembangunan kantin. Sumbangan dikenakan kepada seluruh siswa kelas satu sampai kelas tiga dengan besaran setengah juta rupiah lebih. Sumbangan bisa dicicil beberapa kali.
“Ini hasil kesepakatan komite sekolah,” kata salah seorang tenaga kependidikan di sekolah tersebut.
Sebenarnya, dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS, siswa tidak dilarang memberikan sumbangan sukarela. Tapi kebijakan ini hanya ditujukan bagi siswa mampu. Itupun harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. Nyatanya, salah seorang siswa dari keluarga tidak mampu mengaku tetap membayar sumbangan itu. Padahal, ayahnya hanya bekerja sebagai buruh bangunan.
“Sudah dilunasi, dua kali bayar,” ucap siswi kelas dua yang tergolong berotak encer itu.
Selain sumbangan pembangunan kantin, pada tahun ajaran sebelumnya sekolah ini juga pernah mengadakan sumbangan sejenis, tapi untuk pengadaan meja dan kursi siswa.
Di salah satu SMP negeri lainnya di Kecamatan Banjarmasin Barat, salah satu orangtua murid mengaku bahwa setiap semester baru anaknya harus membeli buku lembar kerja siswa (LKS) dari guru. Harganya berkisar antara Rp 15 ribu-Rp 20 ribu perbuah. Hal ini sudah terjadi sejak anaknya duduk di kelas satu hingga sekarang kelas tiga.
“Nggak ngerti juga kenapa, pokoknya harus beli LKS dengan guru,” katanya.
Padahal, jual beli LKS di lingkungan sekolah telah dilarang, apalagi jika siswa membeli dari guru. Selain itu, LKS juga bukan merupakan barang wajib. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku, hanya disebutkan tentang buku teks wajib, buku pengayaan, dan buku referensi. Sedangkan LKS hanyalah media untuk memperdalam materi pembelajaran karena isinya banyak soal-soal, bukan informasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin M Amin membenarkan ada sebagian sekolah yang masih memungut. Sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah swasta yang tidak mengambil dana BOS.
“Kalau sekolah negeri, sudah wajib 9 tahun tidak boleh ada pungutan kecuali RSBI. Kalau swasta masih mungkin ada yang pungutan. Tetapi kalau negeri kayaknya sudah tak ada lagi,” ujarnya kemarin.
Amin berencana pada bulan Februari mendatang, akan memanggil semua kepala sekolah di Banjarmasin. Seandainya sesudah pertemuan masih ada yang melakukan pungutan, maka kepala sekolahnya akan dimonitor.
“Pertemuan tersebut akan menjelaskan mengenai BOS. Kalau kepala sekolah masih ada memungut, maka akan dilihat dulu. Masih memungut juga, akan dapat sanksi,” tegasnya.
Sedangkan anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Mursyid berpendapat kalau komite sekolah sebagai perwakilan orangtua siswa sudah sepakat, maka tidak bisa lagi disebut sebagai pungutan.
“Kalau pungutan itu sifatnya memberatkan dan memaksa, tidak tebang pilih baik miskin dan kaya. Tapi tidak bisa disebut pungutan jika ada kesepakatan komite selaku wakil orangtua murid dengan sekolah,” ucapnya.

Stok Langka, Harga Elpiji Melonjak

2012-01-11T09:06:00.003+08:00

BANJARMASIN – Janji Pertamina menormalkan pasokan elpiji 3 kg dalam beberapa hari belum terbukti. Hingga saat ini, elpiji 3 kg masih langka di pasaran dan menjadi rebutan. Pengguna elpiji 3 kg pun harus berkeliling kota demi mendapatkan bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah (mitan) itu.

Dari pantauan Radar Banjarmasin kemarin, sejumlah penyalur elpiji 3 kg ramai-ramai memasang pengumuman “Gas 3 Kg Habis” di depan kios masing-masing. Parahnya, sejak beberapa hari lalu harga elpiji 3 kg di tingkat eceran melonjak dari normalnya Rp 15 ribu-Rp 16 ribu pertabung menjadi rata-rata Rp 17 ribu pertabung.

Banur, penyalur elpiji 3 kg di Jl Anang Adenansi mengungkapkan, terakhir ia mendapat kiriman elpiji 3 kg dari agen pada Minggu (8/1) malam, dan langsung ludes pada Senin (9/1) paginya.

“Banyak yang cari karena langka. Sampai yang jauh-jauh beli di sini juga,” ujarnya.

Ia sendiri sudah melakukan pemesan elpiji 3 kg lagi ke agen. Namun, pesanannya tak bisa langsung dikirim karena menurut keterangan agen, stok sedang kosong.

“Biasanya kalau saya pesan langsung dikirim. Tapi sekarang harus nunggu 2-3 hari,” sambungnya.

Selain pasokan yang tersendat, jatah elpiji 3 kg yang diterimanya juga dipangkas. Jika sebelumnya ia bisa mendapat 50 tabung pada setiap pengiriman, kini hanya sekitar 20-30 tabung. Seiring dengan kelangkaan elpiji 3 kg, Banur pun menaikkan harga jual.

“Normalnya Rp 15 ribu-Rp 16 ribu, sekarang jadi Rp 17 ribu. Kalau di pangkalan harganya sesuai HET,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Suryadi, penyalur elpiji 3 kg di Jl Veteran Km 5. Sejak tiga hari lalu, ia menaikkan harga elpiji 3 kg yang dijualnya dari Rp 15 ribu menjadi Rp 17 ribu. Kelangkaan elpiji mulai dirasakannya dalam sebulan terakhir.

“Kalau pesan tidak bisa full, biasanya 150-180 tabung jadi 50 tabung saja Itupun harus menunggu hingga seminggu,” tuturnya.

Selain elpiji 3 kg, menurutnya dalam seminggu ini pasokan elpiji 12 kg juga tersendat. Hal ini otomatis berdampak terhadap harga. Jika normalnya harga elpiji 12 kg berkisar Rp 98 ribu-Rp 100 ribu, kini harganya mencapai Rp 120 ribu. (naz)

Mitan Diganti Sandal Jepit
Di tengah kelangkaan elpiji 3 kg, masyarakat kian dipusingkan karena harga mitan di eceran makin tak terkendali. Menurut sejumlah pedagang, tidak ada masalah dengan pasokan mitan. Hanya saja, harganya terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga mitan sendiri terjadi mulai di tingkat agen.

Saat ini, harga mitan di tingkat eceran rata-rata berkisar Rp 9 ribu-Rp 10 ribu perliter. Kenaikan harga ini pun membuat masyarakat mengurangi pembelian. Jika biasanya mengisi satu jeriken penuh, sekarang banyak masyarakat yang hanya membeli 1-2 liter saja.

Bahkan, ada juga warga yang beralih dari kompor minyak ke kayu bakar untuk menghemat penggunaan mitan. Contohnya Fitriani, warga Jl Pengambangan RT 1 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur.

“Setelah harga mitan naik, saya pakai dapur (tungku, Red). Sebelumnya pakai kompor minyak,” ujarnya, kemarin.

Sebenarnya, ia sudah mendapat pembagian paket tabung gas elpiji 3 kg. Namun, tak pernah dipakai dan hanya disimpan karena ia tak berani menggunakannya. Ia merasa trauma dengan kasus-kasus ledakan elpiji yang pernah terjadi sebelumnya.

Akhirnya, meski harga mitan meroket, ia tetap setia. Kalau mitan yang dibutuhkan untuk membakar kayu di tungku sedang susah dicari, ibu rumah tangga itu tak kehabisan akal. Sandal jepit bekas yang sudah tak terpakai pun dijadikan gantinya. Sandal jepit yang berbahan dasar karet dan lem memang mudah terbakar.

“Kalau mitan tidak ada, getah sandal jepit dibanam (dibakar, Red),” selorohnya.

Di lingkungan tempat tinggal Fitriani, warga yang sudah menggunakan elpiji bisa dihitung jari. Rata-rata mengaku masih takut sehingga mereka tetap bertahan menggunakan mitan, seperti diakui Noor Asiah. Beberapa kali ketika sang suami pergi ke Marabahan, ia titip dibelikan mitan di daerah yang belum menerapkan konversi itu karena harganya lebih murah.

“Dapat saja 10 liter, tahan berapa minggu. Tapi tidak bisa banyak-banyak, takut dirazia,” ucapnya.

BOS Sekolah Swasta Naik

2012-01-09T17:53:00.002+08:00

Tapi Tetap BolehMenarik Pungutan

BANJARMASIN - Mulaitahun 2012, siswa sekolah swasta di Kota Banjarmasin akan mendapat alokasi danabantuan operasional sekolah (BOS) pendamping dari APBD Kota Banjarmasin yangsama dengan sekolah negeri.

Pada tahu-tahun yanglalu, besaran dana BOS pendamping untuk sekolah swasta hanya Rp 25 ribupersiswa pertahun untuk SD/SDLB dan Rp 70 ribu persiswa pertahun untuk SMP/SMPLB/SMPT.Sedangkan dana bos untuk SD/SDLB negeri sebesar Rp 50 ribu persiswa pertahun,dan untuk SMP/SMPLB/SMPT negeri Rp 600 ribu persiswa pertahun.

“Disdik dan badan anggaran eksekutif sepakatdinaikkan, meski awalnya tidak mudah. Tapi kita melihat banyak sekolah swastayang kondisinya memprihatinkan,” ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin M Fauzan.

Menurutnya, memang adajuga sekolah swasta yang bagus dan bisa mandiri. Namun, pada faktanya sekolahswasta yang perlu dibantu jumlahnya jauh lebih banyak. Padahal, siswa yangbelajar di sekolah swasta adalah warga Banjarmasin sehingga pemerintah tidakboleh berlaku diskriminatif.

“Slogan pemerintahbahwa tidak ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena biaya sulitditerapkan di sekolah swasta. Kalau jumlah siswa di atas 200 orang, mungkinbisa. Tapi kalau di bawah itu, sekolah bingung nyari sumber dana,” tuturnya.

Sementara itu, meskialokasi dana BOS pendamping untuk sekolah swasta sudah disamakan dengan sekolahnegeri, namun pengelola sekolah swasta tetap diperbolehkan melakukan pungutankepada wali murid.

“Tapi tetap harusdikurangi, terutama SPP,” tambahnya.

Sedangkan bagi sekolahnegeri, dengan adanya kenaikan alokasi BOS dari APBN, diharapkan pungutan tidakada lagi.

Diungkapkan politisiPartai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pungutan sebenarnya tidak dilarang. Jikadana dari pemerintah tidak mencukupi, maka partisipasi masyarakat dibolehkan.

“Asal peruntukkanjelas dan ada transparansi dalam bentuk pertanggungjawaban kepada orangtuasiswa. Tapi masalahnya rata-rata sekolah belum menerapkan itu,” sambungnya.

Anggota DPRD KotaBanjarmasin dari Fraksi Demokrat Bambang Yanto Permono menambahkan, selamadisepakati orang tua murid dan tidak memberatkan, maka pungutan di sekolah sah-sahsaja.

“Kalau orang tidakmampu, jangan dipungut,” cetusnya.

Memang, lanjutnya,untuk membiayai infrastruktur sekolah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan danapemerintah.

“Misalnya untuk perbaikanWC, ini kan perlu cepat. Masa harus menunggu setahun karena mengharap danapemerintah? Kalau untuk buku pelajaran, rasanya tidak ada lagi sekolah yangberani melakukan pungutan, ” tukasnya.

Hal senada dilontarkananggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PBR Mursyid. Dikatakannya, kalaukomite sekolah sebagai perwakilan orangtua siswa sudah sepakat, maka tidak bisalagi disebut sebagai pungutan.

“Kalau pungutan itusifatnya memberatkan dan memaksa, tidak tebang pilih baik miskin dan kaya. Tapitidak bisa disebut pungutan jika ada kesepakatan komite selaku wakil orangtuamurid dengan sekolah,” ucapnya.

Pencairan Dana BOS Molor

2012-01-09T17:52:00.004+08:00

BANJARMASIN – Sesuaijadwal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,distribusi dana BOS untuk triwulan pertama tahun anggaran 2012 dari pemerintahprovinsi ke sekolah-sekolah semestinya telah dimulai hari ini (9/1). Namun,Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Selatan Herman Taufanmengungkapkan bahwa penyaluran dana BOS ke sekolah di Kalsel agak molor.

“Dana BOS daripemerintah pusat masuk setelah APBD Kalsel diketok. Jadi, kita harus menungguAPBD selesai direvisi, baru bisa disalurkan,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya Herman,revisi APBD tidak akan memakan waktu lama. Pihaknya pun meyakinkan bahwatransfer dana BOS ke rekening sekolah bisa dirampungkan sebelum pekan depan.Pemerintah pusat sendiri memberi tenggat waktu penyaluran dana BOS ke sekolahselesai paling lambat tanggal 16 Januari 2012.

“Dana dari pusat sudah masuk ke kas daerahawal bulan tadi, rekap data sekolah juga siap. Mudah-mudahan di antara tanggal9-16 Januari 2012 bisa disalurkan,” terang Herman.

Kepala Biro KeuanganSekretariat Daerah Provinsi Kalsel Syah Jehan menambahkan, saat ini pihaknya juga masih belum selesai memproses sejumlah dokumen yang dibutuhkandalam pencairan dana BOS, diantaranya dokumen naskah perjanjian hibah antarapemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten.

“Kita usahakan secepatnya, insya Allah dalam 2-3 hariini. Kan masih ada tenggat waktu sampai tanggal 16 Januari 2012,” katanya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Permendikbud) RI nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012, disebutkan bahwa penyalurandana BOS triwulan pertama (bulanJanuari sampai dengan bulan Maret) dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke rekeningKas Umum Daerah (KUD) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal bulanJanuari 2012. Selanjutnya, dana BOS harus disalurkan dari rekening KUD ke rekeningsekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD. Tenggat waktupenyaluran dana BOS ke sekolah sendiri ditetapkan pada tanggal 9-16 Januari2012.

Pada tahun 2012, alokasi dana BOS untukKalsel mencapai Rp 308.627.640.000, masing-masing untuk SD/SDLB Rp 233.573.540.000 yang akanditerima oleh 402.713 siswa, dan SMP/SMPLB/SMPT Rp 75.054.100.000 untuk 105.710 siswa. Setiap siswa mendapat jatah Rp 580.000pertahun untuk SD/SDLB dan untuk SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 710.000pertahun.

Selain itu, adadana cadangan (buffer fund) sebesar Rp 15.863.880.000 untuk mengantisipasi adanya siswa yang belumterhitung atau bertambahnya jumlah siswa, masing-masing untuk SD/SDLB Rp 12.007.160.000 danSPM/SMPLB/SMPT Rp 3.856.720.000.

Bisa Cari Lahan Lain

2012-01-09T17:52:00.001+08:00

Walikota Bicara Soal Kamboja

BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin angkat bicara soal usulan PemerintahKota Banjarmasin menjadikan sebagian lahan Kamboja untuk kawasan bisnis. Ia mengatakanbahwa itu untuk kepentingan pembangunan Kota Banjarmasin.

“Kalau di sini RTH di sana RTH, bagaimana mau membangun?” ujarnya dilobi Balaikota, kemarin.

Menurutnya, pembangunan kawasan bisnis di lahan Kamboja akan lebihmenguntungkan bagi masyarakat. Soal apa yang akan dibangun, ia membuka pintulebar-lebar bagi investor untuk menawarkan ide-ide kepada Pemko Banjarmasin,entah itu alun-alun, hotel, mall, dan lainnya.

“Yang pasti itu bukan untuk kepentingan saya, tapi masyarakat,”cetusnya.

Ia juga menjamin kawasan bisnis yang nanti dibangun tidak akanmengganggu keberadaan taman yang ada saat ini. Sekitar 60 persen dari luaslahan Kamboja yang mencapai hampir 4 Ha tetap diperuntukkan sebagai RTH,sedangkan 40 persen sisanya untuk pembangunan yang lain.

“Kalau semua ditetapkan sebagai RTH, dan ternyata suatu saat adainvestor yang mau ikut membangun Banjarmasin untuk jadi lebih baik, kita tidakbisa berbuat apa-apa,” tambahnya.

Disinggung tudingan sebagian pihak bahwa sebenarnya sudah ada investoryang siap menyambut tawaran menggarap kawasan bisnis di lahan Kamboja, ia membantahnya.

“Tidak ada itu. Kan belum ditawarkan,” sahutnya.

Terkait proporsi RTH publik di Banjarmasin yang belum memenuhi tuntutanundang-undang, ia mengatakan bahwa pemerintah bisa mencari lahan di lokasilain, seperti kawasan Pulau Kembang.

“Sebenarnya di Permendagri tidak ada dikatakan bahwa Pulau Kembang milikKabupaten Batola,” katanya.

Senada dengan Walikota Banjarmasin Muhidin, Wakil Ketua Pansus RaperdaRTRW M Dafik As’ad mengatakan bahwa pembangunan kawasan bisnis di lahan Kambojaakan membawa dampak positif bagi masyarakat, salah satunya membuka ribuanlapangan pekerjaan.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, tidak punya sumber daya alam, makauntuk perkembangan kota kita mengandalkan bisnis,” ucapnya.

Selain itu, jika seluruh lahan Kamboja dijadikan RTH, pihaknya khawatirpemerintah tak bisa melakukan pemeliharaan yang maksimal karena biaya yangdibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 500 juta pertahun.

Mengenai luas RTH di Kota Banjarmasin yang belum ideal, politisi PAN itumengatakan kalau banyak daerah lain yang juga demikian, seperti Jakarta danBandung. Bahkan, persentasenya jauh lebih kecil dibanding Banjarmasin.

Anggota Pansus RTRW dari Fraksi PPP Arupah AR menambahkan, pembangunankawasan bisnis juga bertujuan untuk kepentingan umum. Sebagai gantinya,menurutnya pemerintah bisa membangun RTH di daerah pinggiran.

“Lagipula dana untuk pembangunan RTH lanjutan di Kamboja juga belumsiap,” tambahnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa rencana pembangunan kawasan bisnisdi atas sebagian lahan Kamboja bukan harga mati. Jika dalam perjalanannya tidakada investor yang berminat, maka fungsinya bisa dikembalikan menjadi RTH.

Sementara itu, pro kontra soal pemanfaatan lahan Kamboja juga terjadi dimasyarakat. Salah seorang warga Banjarmasin, Hilda mengaku lebih setuju jikalahan Kamboja seluruhnya untuk RTH. Alasannya, tempat terbuka seperti tamanuntuk bersantai maupun rekreasi dan dapat dikunjungi segala lapisan masyarakatyang ada di Banjarmasin masih minim.

“Lebih baik jadi tempat terbuka untuk publik saja,” ucapnya.

Lain lagi dengan Asmat. Pemilik warung kecil di belakang lahan Kambojaitu justru berpendapat lebih baik pemerintah membangun fasilitas sepertilapangan sepak bola atau pusat perbelanjaan. Diungkapkannya, suasana taman yangsunyi dan gelap pada malam hari kerap dimanfaatkan segelintir masyarakat untukberbuat mesum.

“Apalagi tidak ada petugas yang jaga,” katanya.

Dari pantauan Radar Banjarmasin kemarin, lampu penerangan yang sudahterpasang di areal taman sekitar lima buah saja. Sedangkan di beberapatitik baru tiangnya saja yang berdiri.

Selain itu, sampah plastik bekas bungkus makanan dan botol minumantampak bertebaran. Sejauh mata memandang, tak terlihat ada satu pun bak sampahdisediakan. Padahal, meski pembangunan taman belum rampung, namun masyarakatbebas masuk. Beberapa fasilitas permainan jungkat-jungkit juga ada yangmengalami kerusakan.

Pansus “Masuk Angin”

2012-01-06T16:06:00.002+08:00

Raperda RTRW Terancam Di-voting

BANJARMASIN – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2010-2030 yang telah difinalisasi tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan.
Sebelumnya, akibat adanya fraksi yang tak sepakat dengan usulan Pemerintah Kota Banjarmasin yang menghendaki sebagian lahan Kamboja menjadi kawasan bisnis, pengesaha Raperda RTRW yang tadinya dijadwalkan pada tanggal 29 Desember 2011 lalu mendadak dibatalkan dan diundur hingga bulan Januari 2012 ini. Namun, belum ada kepastian terkait tanggalnya.
Belakangan, fraksi yang sebelumnya menolak di lahan Kamboja dibangun kawasan bisnis seperti “masuk angin”. Raperda RTRW terancam bernasib sama seperti Raperda Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol yang diselesaikan melalui voting pada rapat paripurna karena suara pansus tak bulat. Pemko Banjarmasin sendiri terus berupaya menggolkan hasratnya menyerahkan setengah lahan Kamboja kepada investor untuk dijadikan kawasan bisnis.
Seperti pada Rabu (4/1) malam, pansus Raperda RTRW kembali menggelar rapat dengan jajaran Pemko Banjarmasin. Agenda rapat adalah membahas hasil kunjungan pansus ke lahan Kamboja pada siang harinya sekaligus menyatukan suara anggota pansus untuk menyetujui alihfungsi sebagian lahan Kamboja dari ruang terbuka hijau (RTH) menjadi kawasan bisnis.
“Kalau tidak bertentangan, kita setuju dengan Pemko. Tapi bagaimana keputusan fraksi nanti, masih dirundingkan,” ujar Noorsiana Budiarsih, anggota Pansus Raperda RTRW dari Fraksi PDIP, kemarin.
Diakuinya, pada mulanya pihaknya menginginkan peruntukkan lahan Kamboja yang luasnya mencapai 4 Ha seluruhnya untuk RTH. Namun, sekarang fraksi kembali merundingkan sikap yang akan dibawa ke rapat paripurna. Alasannya, peran investor dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kota Banjarmasin.
“Tapi dengan tidak mengurangi fungsi lahan Kamboja sebagai RTH,” tambahnya.
Sementara itu, anggota pansus dari Fraksi PKS M Fauzan mengatakan bahwa jika tak kunjung tercapai kebulatan suara di tubuh pansus, maka nasib Raperda RTRW akan ditentukan melalui voting di rapat paripurna. Fraksi PKS sendiri tetap pada pendirian semula agar lahan Kamboja sepenuhnya dijadikan RTH.
“Kayaknya nanti Fraksi PKS bakal sendirian saja,” katanya.

Warga Veteran Berharap Eksekusi Secepatnya

2012-01-06T16:05:00.001+08:00

Ingin Menggugat, Tak Punya Dasar

BANJARMASIN – Warga Jl Veteran yang terkena pembebasan lahan namun belum sepakat dengan keputusan Pemerintah Kota Banjarmasin soal pemberian ganti rugi kebingungan.
Niat hati ingin melayangkan gugatan ke pengadilan, namun mereka tak mengantongi SK tentang pembebasan lahan yang disyaratkan sebagai dasar gugatan. Pemko Banjarmasin sendiri hanya memberikan SK tersebut untuk warga yang setuju pindah.
“Kami tetap menolak, tapi kami kesulitan menggugat karena kami tidak dapat SK. Justru itu yang ditunggu,” ujar Arifin S, perwakilan warga, kemarin.
Dari 100 persil lebih yang dibebaskan, menurutnya lebih separuh dari pemilik bangunan tak terima dengan ganti rugi yang ditetapkan Pemko Banjarmasin, khususnya mereka yang hanya mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakai yang mati yang jumlahnya sekitar 70 persen. Mereka hanya mendapat ganti rugi bangunan, tidak ada ganti rugi tanah.
“Kalau begini keadaannya, kami hanya bisa berharap eksekusi pembongkaran dilakukan secepatnya supaya kami bisa melayangkan gugatan,” cetusnya.
Warga sendiri telah menggandeng pengacara senior Masdari Tasmin untuk menghadapi Pemko Banjarmasin di meja hijau. Mereka juga optimis hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Warga tetap berkeyakinan landasan hukum yang digunakan panitia pembebasan lahan dalam menetapkan ganti rugi tidak tepat.
“Apa yang dijadikan keputusan oleh Pemko bertentangan dengan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ichwan Noorkhalik yang diminta komentarnya mengatakan bahwa SK pembebasan lahan memang hanya diberikan kepada warga yang setuju.
“Logikanya, masa yang tidak setuju juga diberi SK?” tukasnya.
Soal rencana warga menggugat Pemko, ia mengaku bingung karena menurutnya warga tak menderita kerugian apapun.
“Kami tidak bisa memberikan ganti rugi tanah berstatus HGB, kecuali ada putusan pengadilan,” terangnya.
Namun, jika warga tetap berkeras membawa masalah ini ke jalur hukum, ia menyarankan agar warga yang menolak keputusan ganti rugi tetap mengambil ganti rugi bangunan yang telah disediakan Pemko.
Dengan demikian, mereka akan mendapat SK pembebasan lahan yang berisi bahwa mereka telah menerima ganti rugi bangunan, sedangkan ganti rugi tanah nol. Jika SK telah di tangan, maka warga dapat melayangkan gugatan.
“Lebih baik begitu daripada nanti kita bongkar paksa dan mereka tidak dapat apa-apa,” sambungnya.
Sementara itu, Ichwan mengklaim pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan Jl Veteran telah mencapai 60 persen.
“Warga yang HGB-nya mati juga banyak yang sudah mengambil ganti rugi,” ucapnya.

Tawar Menawar Kamboja Alot

2012-01-04T09:56:00.000+08:00

Pemko Usul Sebagian Jadi Kawasan Bisnis

BANJARMASIN – Pemanfaatan lahan eks Lapangan Kamboja di Jl KH Anang Adenansi menjadi salah satu masalah yang krusial dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2010-2030.

Alotnya tawar menawar yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rapat-rapat pembahasan yang kebanyakan digelar malam hari konon sampai harus diselesaikan melalui voting. Raperda RTRW sendiri telah difinalisasi dan sedianya disahkan bersamaan dengan sejumlah raperda lainnya pada rapat paripurna Kamis (29/12) malam lalu. Namun, rencana tersebut kemudian dibatalkan.

“Targetnya Januari ini akan disahkan,” ujar Wakil Ketua Pansus Raperda RTRW M Dafik As’ad, kemarin.

Terkait lahan Kamboja, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PAN itu menuturkan bahwa lahan yang sudah terbangun sekarang akan tetap menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan yang belum, ada sebagian yang direncanakan untuk kawasan bisnis.

“Nanti penentuannya pada paripurna, apakah semua fraksi setuju atau tidak,” sambungnya.

Usulan untuk menjadikan sebagian lahan Kamboja sebagai kawasan bisnis sendiri kabarnya terkait dengan keinginan Pemko Banjarmasin untuk merelokasi gedung Bank Panin dengan maksud agar RTH Kamboja dapat terlihat jelas. Namun, Pemko harus membayar sejumlah ganti rugi karena HGB yang dimiliki Bank Panin masih berlaku. Karena Pemko tak memiliki uang, maka alternatifnya sebagian lahan Kamboja dilego kepada investor untuk dijadikan mall dan hasilnya digunakan untuk membayar ganti rugi tersebut.

Sementara itu, anggota Pansus Raperda RTRW M Fauzan mengungkapkan, Pemko Banjarmasin mengusulkan pemanfaatan lahan Kamboja yang luasnya sekitar 4 ha dibagi menjadi dua , 2 ha untuk RTH dan sisanya ditawarkan ke investor sebagai kawasan bisnis.

“Katanya ketika tidak ada yang berminat, maka dikembalikan jadi RTH. Tapi bagi kami, ketika Pemko bilang mau menawarkan ke investor, itu berarti investornya sudah ada,” katanya.

Ketua Fraksi PKS itu juga mengatakan bahwa lahan Kamboja harus diperjuangkan seratus persen untuk RTH. Hal itu mengingat Kota Banjarmasin tak punya ruang terbuka yang dapat digunakan masyarakat untuk bersantai dan bermain.

Selain itu, dalam UU Tata Ruang pemerintah daerah diwajibkan menyediakan 30 persen dari luas wilayahnya untuk RTH, terdiri dari 10 persen lahan privat milik masyarakat dan 20 persen lahan publik milik pemerintah, baik pusat atau daerah.

Berdasar data Pemko Banjarmasin, saat ini luas RTH di Banjarmasin baru mencapai 17 persen, seperti lingkungan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, hutan kota milik Korem, dan sebagian lahan milik masyarakat yang diplot menjadi RTH. Sedangkan yang dimiliki Pemko Banjarmasin sendiri baru kurang lebih 1 ha, sangat tidak signifikan persentasenya kalau dibanding luas wilayah Banjarmasin.

“Nah, untuk lahan masyarakat yang diplot sebagai RTH, kalau mereka mau membangun sulit dihalangi. Makanya, ketika kita punya lahan 2 ha di dalam kota yang sangat mahal harganya ini, mau diserahkan ke investor tentu tidak logis. Kita mau memenuhi tuntutan UU saja tidak siap, sekarang ada lahan yang siap mau dilepas,” tukasnya.

Sedangkan soal keberadaan Bank Panin, Pemko Banjarmasin mengusulkan untuk dipindah dan dijadikan RTH. Namun, konsekuensinya Pemko harus membayar ganti rugi. Dalam draft awal Raperda RTRW, rencananya gedung Bank Panin akan tetap berada di lahan Kamboja, hanya posisinya digeser agak ke belakang.

“Kalau kami sih lebih baik Bank Panin dibiarkan di sana, tapi mereka wajib membangun hutan kantor untuk mendukung RTH,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin Supriadi sebagai leading sector penyusunan raperda RTRW enggan mengomentari soal isu tarik ulur masalah lahan Kamboja ini.

“Saya tak berani menjawab karena bukan kewenangan saya, kecuali nanti kalau sudah jadi keputusan,” elaknya.

Dicecar lebih jauh, ia hanya mengatakan bahwa Pemko Banjarmasin mengajukan usulan-usulan terkait struktur ruang dan pola ruang tanpa bersedia menjelaskan lebih detil.

RTH Kamboja Terancam Dibongkar

Adanya wacana menjadikan sebagian lahan Kamboja untuk kawasan bisnis disesalkan banyak pihak. Pengamat tata kota Bahtiar Noor Gradip mengatakan bahwa sejak awal, pembebasan lahan Kamboja yang sebelumnya merupakan areal pemakaman itu memang diplot seratus persen sebagai RTH.

“Saya dan kawan-kawan diminta mendesain RTH Kamboja, kami juga yang ekspos kemana-mana sampai akhirnya dana dari pusat turun. Tapi ketika sampai pembahasan di DPRD, luas RTH tinggal 2 ha saja,” ujarnya, kemarin.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) RTRW Kota Banjarmasin tahun 2010-2030, pihaknya juga ikut terlibat, khususnya pada tahap perbaikan dan penyempurnaan draft. Ketika menyusun perbaikan draft raperda, ditetapkan bahwa peruntukkan lahan Kamboja seratus persen RTH.

“Soal Bank Panin, kami sudah pernah usulkan agar tidak perlu dipindah, tapi digeser saja posisinya ke belakang. Jadi, Pemko tidak keluar uang dan luas RTH tidak berkurang. Sama-sama menguntungkan,” tuturnya.

Sementara itu, jika Pemko Banjarmasin berkeras menjadikan sebagian lahan Kamboja untuk kawasan bisnis, ia khawatir pemerintah pusat yang telah mengucurkan dana hampir Rp 4 miliar untuk pembangunan RTH Kamboja bakal menarik kembali investasinya tersebut. Tak menutup kemungkinan taman yang sudah jadi akan dibongkar lagi.

“Saya hanya ingin menekankan bahwa semua pihak harus memiliki persepsi yang sama, bahwa pembuatan RTRW itu tujuannya agar Banjarmasin lebih cantik, tertib, dan hijau. Kalau akhirnya malah tidak lebih baik, tidak usah saja bikin RTRW,” tandasnya.

Relokasi Ditunda Dua Bulan

2012-01-04T09:53:00.001+08:00

Pemko Penuhi Tuntutan Pedagang Ayam

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin makin melunak menghadapi pedagang ayam. Saat jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Bambang Budianto bersama sejumlah pedagang melakukan peninjauan ke Rumah Potong Hewan (RPU) Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Banjarmasin di Jl Tembus Mantuil kemarin, disepakati bahwa pedagang akan pindah setelah fasilitas RPH dibenahi sesuai tuntutan mereka, salah satunya penambahan tempat untuk pemotongan dan penyiangan ayam.

Diperkirakan, penambahan tempat akan rampung dalam waktu dua bulan. Dengan kata lain, relokasi para pedagang ayam dipastikan bakal lewat dari toleransi waktu yang diberikan Walikota Banjarmasin Muhidin pada 15 Januari 2011.

“Batas waktu dua bulan akan dioptimalkan. Sekarang kami harus mencari dana talangan, nanti kami minta persetujuan dewan untuk melakukan perubahan anggaran,” tutur Asisten II Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Bambang Budianto kepada wartawan.

Hasil kesepakatan ini, lanjutnya, akan dituangkan dalam bentuk tertulis, intinya setelah saran dipenuhi pedagang mau pindah.

“Ini yang penting, jangan sampai nanti ingkar lagi,” tukasnya.

Tambahan tempat untuk pemotongan dan penyiangan sendiri bakal dibangun di belakang tiap-tiap blok penampungan ayam dengan luas 6x108 meter. Bangunan terdiri dari lantai dan atap tanpa dinding dan sekat. Di RPH, ada empat blok penampungan ayam yang telah disediakan selain satu blok khusus untuk pedagang Pasar Bim. Masing-masing blok dibagi menjadi 18 unit tempat penampungan dengan luas setiap unit 6x8 meter.

Untuk dana pembangunan, karena tidak direncanakan, Pemko Banjarmasin terpaksa melakukan pergeseran anggaran, kemungkinan besar anggaran untuk pemagaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jl RK Ilir senilai Rp 150 juta yang akan dialihkan. Sementara itu, pedagang menolak direlokasi selama keinginan mereka belum dipenuhi.

“Baiknya selesaikan dulu, baru kami pindah serempak,” ujar Porlansyah, salah seorang pedagang.

Pedagang lainnya, H Sani juga meminta Pemko Banjarmasin bersikap tegas terhadap seluruh pedagang dan tidak memberikan dispensasi bagi siapapun.

“Kami akan pindah serentak, asal jangan ada yang diberi dispensasi,” katanya.

Sebelumnya, beberapa pedagang ayam yang sudah bersedia pindah ke RPH ikut-ikutan kembali ke tempat usaha mereka yang lama karena ada beberapa pedagang yang masih bebas beraktivitas di luar RPH. Seperti yang dilakukan H Ancah, salah seorang pedagang ayam di Jl Keramat.

“Sempat pindah ke RPH beberapa hari, tapi karena yang lain pindah saya ikut pindah juga,” ucapnya.

Kejari Fokus Korupsi KBU

2012-01-03T15:54:00.004+08:00

BANJARMASIN – Sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin sepanjang tahun 2011 hingga kini proses hukumnya belum kelar dan menjadi pekerjaan rumah pada tahun 2012.
Beberapa diantaranya adalah kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas pada Dinas Pengelolaan Pasar (Dispas) dan Satpol PP Kota Banjarmasin, dugaan korupsi pembuatan kartu siswa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, serta dugaan gratifikasi di KPU Kota Banjarmasin.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Banjarmasin Ramadani mengungkapkan, pada tahun 2012 ini ada satu kasus yang menjadi perhatian utama pihaknya, yakni dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Kayuh Baimbai Utama (KBU) dengan tersangka Direktur Utama (Dirut) PD KBU Masmanadi Haspan.
“Dalam kurun waktu tahun 2002-2007, penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin senilai Rp 3 miliar lebih ternyata tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Ada indikasi uang tersebut digunakan untuk kegiatan di luar usaha dan kepentingan pribadi,” tuturnya, kemarin.
Saat ini, kasus PD KBU sedang dalam tahap penyidikan dan perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Pemberkasan diharapkan selesai pada bulan ini.
“Tinggal finishing, kalau sudah kita limpahkan ke pengadilan,” katanya.
Sementara itu, dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari Banjarmasin pada periode Januari-Desember 2011, tercatat 12 kasus masuk tahap penuntutan dan 7 kasus masih sampai tahap penyidikan.
Di luar itu, dua perkara telah memiliki putusan tetap (incrackht, yakni dana siluman (dansil) jilid III dengan terpidana Alex Muradi yang diganjar hukuman satu tahun penjara dipotong masa tahanan kota dan membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan, dan M Arsyad yang divonis 12 bulan dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.
“Vonis yang diberikan dilihat dari akibat kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan UU Korupsi sudah menggambarkan porsi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Satu perkara lagi yang juga sudah incrackht adalah kasus korupsi korporasi PT Giri Jaladhi Wana (GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari. PT GJW harus membayar denda Rp 1,3 miliar, namun ternyata pihak korporasi tidak sanggup membayar. Selain itu, juga dilakukan hukuman tambahan berupa penutupan sementara selama 6 bulan.
“Tenggat waktu menurut ketentuan satu bulan, kalau tidak membayar akan kita gugat lagi. Diharapkan putusan pengadilan akan memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan senilai uang yang diperintahkan putusan pengadilan,” terangnya.

Distribusi Elpiji 3 Kg Terganggu Cuaca

2012-01-03T15:54:00.002+08:00

Pertamina Percepat Operasional Mini Depot

BANJARMASIN – Di tengah penarikan pasokan minyak tanah (mitan) yang menyebabkan kelangkaan dan melambungnya harga bahan bakar rumah tangga itu di pasaran, mestinya ketersediaan elpiji sebagai bahan bakar alternatif harus diamankan. Namun, saat ini distribusi elpiji ke Kota Banjarmasin justru tengah bermasalah, khususnya elpiji 3 kg.
“Memang kendala utamanya suplai dari Balikpapan, pertama karena masalah jarak, kedua faktor cuaca yang sering hujan,” ujar Sales Representative LPG Pertamina Region IV Kalsel Adi Bagus Haqqi, kemarin.
Selain itu, kondisi jalan di perbatasan Kalsel-Kaltim yang mengalami kerusakan ikut menambah runyam masalah pengiriman elpiji. Sedangkan stok elpiji di Balikpapan sendiri menurutnya sangat cukup.
“Biasanya tiga hari sudah bisa bolak-balik Balikpapan-Banjarmasin-Balikpapan. Tapi karena masalah-masalah tadi, bisa sampai empat hari,” katanya.
Untuk meminimalisir dampak keterlambatan ini, pihaknya pun hanya bisa berupaya mengoptimalkan pengisian elpiji.
“Kalau pengiriman datangnya malam, pengisian dilakukan pada saat itu juga,” terangnya.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya juga sedang berusaha menggenjot percepatan operasional mini depot LPG di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Dengan adanya mini depot ini, maka akan memperpendek jarak pengiriman elpiji.
“Kami akan melakukan uji coba pada bulan ini. Kalau tidak ada pertimbangan lain, Januari ini juga kita operasikan,” tuturnya.
Dijelaskannya, mini depot LPG di Kabupaten Batola akan mendapat suplai dari Pulau Jawa dengan sistem distribusi dari kapal ke kapal. Kapasitas mini depot LPG ini sendiri diklaim mampu mencukupi kebutuhan Kalsel dan Kalteng.
“Sistemnya dari kapal tangki yang besar, disalurkan ke kapal-kapal yang lebih kecil,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu pemilik pangkalan elpiji 3 kg di Banjarmasin, Hanisa mengungkapkan bahwa gangguan distribusi elpiji ini menyebabkan pasokannya menurun. Hal itu dirasakannya sejak dua bulan lalu.
“Tapi yang paling parah kira-kira sebulan terakhir,” tukasnya.
Biasanya, ia mendapat jatah elpiji 3 kg sebanyak 500 tabung perminggu. Penjualan sendiri rata-rata berkisar 50 tabung perhari. Sejak adanya gangguan, pasokan berkurang menjadi 100 tabung perminggu. Terakhir ia memesan elpiji 3 kg pada hari Jumat (30/12), dan hanya mendapat kiriman 50 tabung saja.
“Katanya ada masalah pengiriman dari Balikpapan. Jadi, pasokannya berkurang dan harus bagi-bagi dengan pangkalan yang lain,” katanya.

Januari, Pasokan Terakhir Mitan Bersubsidi

2012-01-03T15:53:00.003+08:00

BANJARMASIN – Akhir Januari 2012 ini, warga Kota Banjarmasin hanya bisa menikmati minyak tanah (mitan) nonsubsidi. Pasalnya, mitan bersubsidi bakal ditarik sepenuhnya dari peredaran.
“Januari akhir tidak ada mitan subsidi, yang ada hanya mitan nonsubsidi,” ujar Sales Area Manager PT Pertamina (Persero) Kalselteng Asep Wicaksono Hadi.
Saat ini, harga mitan nonsubsidi berada di kisaran Rp 9 ribu perliter. Sejak konversi mitan ke elpiji di Kota Banjarmasin dinyatakan closed atau sudah terlaksana 100 persen pada bulan Oktober 2011 lalu, pasokan mitan bersubsidi secara bertahap dikurangi, masing-masing 50 persen pada bulan Oktober dan 75 persen pada bulan November.
“Dari alokasi sebelumnya 4,3 ribu KL, pada bulan Oktober tinggal 2,1 ribu KL, dan di bulan November tinggal 1 ribu KL,” paparnya.
Di sisi lain, seiring dengan pengurangan pasokan mitan, konsumsi elpiji pun diklaim meningkat. Sales Representative LPG Pertamina Region IV Kalsel Adi Bagus Haqqi mengungkapkan, tren konsumsi elpiji baik isi 12 kg maupun 3 kg mengalami kenaikan.
“Yang lebih tinggi memang pertumbuhan elpiji 3 kg, kenaikannya kurang lebih 25 persen, sedangkan 12 kg hanya sekitar 5 persen saja,” sambungnya.
Pernyataannya itu sekaligus menepis kekhawatiran terjadinya pengoplosan elpiji 3 kg ke elpiji 12 kg seperti yang marak diberitakan di daerah lain.
“Kalau permintaan elpiji 12 kg menurun, sedangkan 3 kg naik, bisa saja ada dugaan oplosan. Tapi sementara hal tersebut belum ada. Tren permintaan elpiji 12 kg maupun 3 kg dua-duanya dalam posisi bagus,” tuturnya.
Untuk menjamin kelancaran distribusi elpiji 3 kg, di Banjarmasin sudah ada dua unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan 18 agen. Terkait masalah harga, pihaknya mengaku tak bisa bisa mengontrol hingga ke tingkat pedagang eceran. Adapun harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah hanya berlaku untuk pangkalan.
Yang lebih dikhawatirkan pihaknya saat ini justru masalah perembesan mitan bersubsidi dari 9 kabupaten di Kalimantan Selatan yang belum melaksanakan konversi.
“Belum ada informasi kapan konversi di 9 kabupaten tersebut dilakukan, karena wewenang sepenuhnya di pemerintah pusat,” ucapnya.
Sementara itu, sejak ada penarikan mitan bersubsidi, pangkalan mitan di Kota Banjarmasin rata-rata hanya mendapat pasokan mitan satu tangki perbulan. Harganya pun melonjak dari Rp 3.500 perliter menjadi Rp 5 ribu perliter.
“Katanya bulan Januari tidak ada lagi pasokan mitan,” kata Hanisa, salah satu pemilik pangkalan mitan di Jl Jahri Saleh Kelurahan Surgi Mufti.
Meski permintaan mitan tak lagi seramai saat sebelum konversi, namun menurutnya tetap saja mitan yang dijualnya selalu habis diburu.
“Terutama diborong gerobak- gerobak. Cuma memang agak kurang dibanding dulu,” ucapnya.

Stop Tambah TPS

2012-01-03T15:52:00.003+08:00

BANJARMASIN - Keberadaan TPS liar di Kota Banjarmasin menjadi buah simalakama. Jika tidak diangkut, maka sampah akan menumpuk. Tapi bila diangkut, masyarakat menjadi terbiasa membuang sampah ke ke sana.
“Kalau masyarakat buang sampah di TPS resmi, pasti sampahnya akan diambil. Kalau ilegal, mungkin kami tidak rutin mengambilnya. Lalu ada kesan kota jorok, padahal masyarakat sendiri yang buang sampah di tempat yang tidak seharusnya,” keluh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banjarmasin Hamdi.
Jumlah TPS liar sendiri mencapai lebih dari 20 titik, antara lain di Jl Perdagangan, Jl Sultan Adam, Jl Mesjid Jami, Jl Pramuka, Jl Tembus Mantuil, Jl Kelayan B, dan Jl Brigjend Katamso. Di lokasi-lokasi ini, sampah terlihat menggunung hingga meluber ke badan jalan karena jarang diangkut. Bahkan, ada pula pemulung yang membangun pondokan di kawasan tersebut, seperti terlihat di Jl Raya Beruntung Jaya. Meski sudah berlangsung lama, namun tak ada tindakan dari aparat pemerintah setempat, seperti RT dan kelurahan.
“Kami juga minta bantuan RT dan lurah setempat untuk mengimbau masyarakat agar membuang sampah di TPS yang sudah ada. Jangan menambah TPS baru, apalagi kalau jalannya tidak memungkinkan petugas kami masuk. Kalau itu terjadi, masyarakat juga yang merasakan dampak negatifnya,” ujarnya.
Dari sisi jumlah TPS resmi yang ada saat ini, baik semi permanen maupun kontainer yang mencapai 90 titik lebih, diakui Hamdi memang masih kurang. Tapi dari segi cakupan wilayah, dinilai sudah cukup ideal. Walaupun kenyataannya di lapangan, banyak TPS yang kelebihan kapasitas dan lebih banyak sampah yang tidak tertampung menumpuk di luar TPS.
“Kami tidak akan lagi menambah jumlah TPS biasa, karena polanya masih buang, kumpul, angkut. Solusinya, harus ada pemilahan sampah dari rumah tangga. Sejalan dengan itu, kami mencoba untuk memperbanyak TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Red),” tuturnya.
Di TPST, sampah yang telah dipilah akan diolah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Misalnya, menjadi barang kerajinan dan pupuk kompos. Hanya saja, yang masih menjadi masalah adalah soal pemasaran.
Mengatasi hal tersebut, saat ini pihaknya tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan sebuah perusahaan pertambangan. Perusahaan tersebut berminat menampung pupuk kompos yang dihasilkan dari enam unit TPST yang ada saat ini untuk kegiatan reklamasi.
“Nanti kita formalkan dalam bentuk MoU antara pengelola TPST, bank sampah, dan pengusaha. Jangan berpikir ke arah ekonomi dulu, karena kita belum tahu berapa kapasitas yang bisa diproduksi. Yang penting hasilnya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa sampah masih berguna,” tukasnya.
Sementara itu, pada tahun 2012, DKP mendapat alokasi dana sekitar Rp 27 miliar. Sebagian besar digunakan untuk penanganan masalah kebersihan dan persampahan, yakni mencapai Rp 25 miliar, misalnya untuk operasional pengangkutan sampah dan penyapuan jalan.

Retribusi Tak Sampai Rp 200/botol

2012-01-03T15:51:00.003+08:00

Perda Miras Disahkan

BANJARMASIN – Larangan total terhadap peredaran minuman keras (miras) di Kota Banjarmasin resmi dicabut. Hal itu seiring dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna yang berlangsung Jumat (29/12) malam di gedung DPRD Kota Banjarmasin.
Pada kesempatan yang sama, juga disahkan Raperda tentang Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol. Berbeda dengan Raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol yang mendapat dukungan bulat, pengesahan Raperda tentang Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol harus melalui voting karena tiga dari tujuh fraksi di DPRD Kota Banjarmasin tidak sepakat, yakni Fraksi PKS, Fraksi PDIP, dan Fraksi Gabungan.
Awalnya, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian menawarkan kepada peserta rapat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pengesahan raperda tersebut. Namun, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PAN M Dafik As’ad menyela bahwa jika dalam pengambilan sebuah keputusan tidak tercapai mufakat, maka keputusan tidak bisa diserahkan kepada forum dengan menanyakan setuju atau tidak setuju, tapi harus melalui voting.
Akhirnya, voting pun dilakukan. Dari 39 anggota dewan yang hadir, sebanyak 26 orang menyatakan setuju, 13 orang menolak, dan satu orang memilih abstain.
Ketua Fraksi PKS Muhammad Fauzan mengatakan bahwa penarikan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol bukanlah solusi dalam pembatasan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sebaliknya, justru dengan adanya retribusi, maka penjual minuman beralkohol akan lebih kuat posisinya.
“Sehingga penertiban ke depan akan lebih sulit. Pedagang biasa saja ketika ditarik retribusi maka akan mengalami hambatan ketika ditertibkan,” ujarnya.
Selain itu, nilai retribusi yang kelihatannya besar hingga puluhan sampai ratusan juta rupiah, ketika dihitung ternyata tak sampai Rp 200 perbotol.
“Sangat tidak signifikan dibanding dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.
Argumen serupa juga menjadi dasar yang digunakan Fraksi PDIP dan Fraksi Gabungan untuk menolak Raperda tentang Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol disahkan menjadi perda.
Adapun lima fraksi lainnya, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PBR, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP dapat menerima dengan catatan retribusi yang ditarik dikembalikan untuk biaya operasional pengawasan dan pengendalian peredaran miras.
“Hasil penarikan retribusi hanya untuk membiayai operasional pengawasan miras, bukan pembangunan. Dengan alasan itu, kami dapat menerima,” ucap Ketua Fraksi PBR Chandra Bayu.
Dijelaskan Ketua Pansus Raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol serta Raperda tentang Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol Arufah AR, penarikan retribusi dihitung berdasarkan luas tempat berjualan. Tempat-tempat penjualan miras dibatasi hanya pada hotel bintang lima, bintang empat, dan bintang tiga, restoran setingkat Talam Kencana dan Talam Selaka, diskotek, karaoke, dan pub.
“Kalau perhitungannya dari jumlah botol yang dijual itu namanya pajak,” katanya.
Di Banjarmasin sendiri terdapat 2 buah hotel bintang empat, 6 buah hotel bintang tiga, 4 buah restoran setingkat Talam Selaka, 3 buah diskotek, 12 buah karaoke, dan 6 buah pub. Sedangkan jumlah miras yang boleh beredar tidak dibatasi.
“Dalam pembahasan, potensi retribusi dari izin tempat berjualan minuman beralkohol diperkirakan mencapai Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. Jadi, tidak ada alasan lagi pengawasan miras nantinya lemah karena biaya operasionalnya cukup besar,” tandasnya.

Perda Pengawasan Miras Jadi Benteng

Dilematis. Itulah yang dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menghadapi masalah peredaran minuman keras (miras). Sebelumnya, Pemko Banjarmasin pernah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin.
Namun, perda ini dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yang membolehkan miras dijual di tempat-tempat tertentu. Kini, Pemko Banjarmasin membuat perda baru yang mengacu pada UU tersebut.
“Memang negara memberi ruang untuk penjualan miras di tempat-tempat khusus,” ujar Ketua Pusat Pengkajian Produk Hukum Unlam Ahmad Faisal, kemarin.
Demikian pula dengan penarikan retribusi izin tempat berjualan minuman beralkohol, juga dilegalkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Memang, katanya, ada perspektif Banjarmasin sebagai daerah religius, kalau mengizinkan penjualan miras berarti sama dengan melegalkan. Tapi secara kondisional, Banjarmasin adalah pusat hiburan.
“Nah, problemnya adalah pangsa pasar miras ini siapa? Wisatawan asing yang masuk ke Banjarmasin tidak seberapa. Kalau begitu, sama saja dengan melegalkan masyarakat lokal untuk minum,” katanya.
Ditambahkannya, disinilah pentingnya menjadikan Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagai benteng untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif miras.
“Mestinya, dalam perda diatur tentang pembatasan jumlah miras yang beredar. Selain itu, penjualan di luar tempat-tempat yang ditentukan harus ditindak tegas,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Muhidin kembali menegaskan bahwa pembentukkan perda miras bertujuan untuk memudahkan pengendaliannya karena kini penjualan miras tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi.
“Misalnya dilarang sama sekali, mungkin banyak permainan antara eksekutif dengan pengusaha. Saya khawatir seperti Depok, kota kecil tapi korupsinya nomor dua, rekening PNS-nya gendut-gendut,” ucapnya.

Pedagang Kembali ke Pemukiman

2011-12-29T10:29:00.002+08:00

Setelah Relokasi ke Mantuil Ditunda

BANJARMASIN – Pasca diundurnya jadwal pemusatan tempat penampungan dan pemotongan ayam ke Jl Tembus Mantuil hingga Januari 2012, untuk sementara para pedagang masih dapat bertahan di tempat usaha mereka yang lama. Mobil pengangkut ayam yang sebelumnya hanya boleh lewat Jl Lingkar Selatan, kini juga bebas melenggang di dalam kota tanpa takut ditilang aparat.

Sebenarnya, saat relokasi dijalankan pada tanggal 21 Desember 2011 lalu dan larangan mobil pengangkut ayam masuk kota diberlakukan, tak semua pedagang ayam mematuhinya. Seperti para pedagang yang memiliki tempat penampungan dan pemotongan ayam di tengah pemukiman warga di Jl Pangeran Antasari Gg Sampurna, mereka tetap saja membandel dan mengantar ayam-ayamnya ke lokasi tersebut. Di kawasan ini, terdapat sedikitnya delapan titik penampungan dan pemotongan ayam. Untuk mengelabui petugas gabungan yang berjaga, pengiriman ayam dilakukan pada dini hari.

“Biasanya pukul 17.00 mobil-mobil mulai datang, tapi setelah dilarang mereka baru masuk sekitar pukul 03.00 pagi,” tutur Ketua RT 4 Gg Sampurna Sirat Matrasid, kemarin.

Hal itu diketahuinya dari warga yang tengah ronda. Pada saat itu, lanjutnya, petugas yang diturunkan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan penjagaan di depan Gg Sampurna sudah pergi. Penjagaan sendiri hanya dilakukan sampai pukul 24.00.

Pada Selasa (27/12) lalu, setelah mendapat lampu hijau dari Walikota Banjarmasin untuk kembali beraktivitas di tempat lama, malam harinya mobil-mobil pengangkut ayam berdatangan sekitar pukul 22.00. Namun, jumlahnya masih tak sebanyak biasa.

Menanggapi hal ini, warga Gg Sampurna hanya pasrah. Dikatakan Sirat, pihaknya tak ingin terpancing emosi sehingga membuat suasana tidak kondusif.

“Kalau warga kita suruh demo, sama artinya dengan mengadu masyarakat. Kami tidak ingin seperti itu, kalau bisa pemko saja bagaimana caranya bisa memindahkan pedagang,” harapnya.

Lagipula, sambungnya, puluhan orang petugas yang diturunkan Pemko Banjarmasin saja tak sanggup menghalangi pedagang masuk kota. Di depan Gg Sampurna sendiri, sedikitnya ada 40 orang petugas yang berjaga.

“Walikota saja dicueki, apalagi masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, kemarin pengiriman ayam mulai terlihat ramai pukul 19.30. Sekitar empat mobil terlihat masuk ke dalam gang. Biasanya, rata-rata ada 18 buah mobil yang datang.

Sejak 2003 “Dikepung” Ayam

2011-12-28T10:05:00.000+08:00

Warga Kecewa Relokasi Gagal

BANJARMASIN –Warga yang tinggal di sekitar tempat penampungan dan pemotongan ayam, seperti di Jl P Antasari Gang Sampurna Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah lagi-lagi harus menelan kekecewaan. Pasalnya, relokasi tempat penampungan dan pemotongan ayam dari tengah pemukiman mereka ke rumah pemotongan hewan (RPH) di Jl Tembus Mantuil kembali gagal.

“Mobil dan gerobak ayam itu suka parkir sembarangan, terus bau luar biasa, makanya warga tidak setuju mereka di sini,” ujar Ketua RT 4 RW 1 Gg Sampurna, Sirat Matrasid, kemarin.

Sejak tahun 2003, warga Gg Sampurna hidup di tengah “kepungan” ayam. Mobil-mobil pengangkut ayam biasanya ramai berdatangan pada sore hari. Dari tempat penampungan dan pemotongan itu, ayam dijual kepada para pengecer.

“Kadang bisa sampai pukul 02.00 dinihari, ribut sekali,” keluhnya.

Pada musim kemarau, bulu ayam beterbangan tertiup angin hingga mengotori jalan dan halaman rumah mereka. Sedangkan pada musim hujan, limbah pemotongan ayam akan mengalir ke pemukiman warga yang lebih rendah. Pihaknya telah menyampaikan permohonan relokasi mulai tahun 2007, namun hingga dua kali berganti walikota tak kunjung terealisasi.

“Kita bantu pemerintah lho kalau pedagang direlokasi. Di sini pedagang tidak bayar retribusi, pemotongan dan kesehatan ayamnya juga tidak diawasi. Ayam sehat atau mati yang dijual kita tidak tahu,” tuturnya.

Salah seorang warga, M Husni menambahkan bahwa warga sebenarnya tidak keberatan para pedagang bertahan di lingkungan mereka, asalkan tidak membuat warga resah.

“Kalau bikin jalan macet dan orang tidak bisa lewat, berarti mengganggu ketertiban umum. Kami juga takut terserang flu burung. Siapa yang mau bertanggung jawab?” tukasnya.

Ia pun berhadap kepada Pemerintah Kota Banjarmasin agar ada ketegasan. Warga tidak berdaya untuk mengusir para pedagang tanpa adanya kebijakan dari pemerintah.

“Saya heran, apakah waktu mau relokasi itu jumlah pedagang tidak dihitung sampai RPH tidak mampu menampung?” sambungnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan anggota DPRD Kota Banjarmasin yang tengah melakukan reses di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah kemarin, aspirasi tersebut kembali disampaikan. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan bahwa tempat penampungan dan pemotongan ayam yang berada di tengah rumah-rumah penduduk memang sudah selayaknya dipindah.

"Kami bukan tidak peduli dengan para pedagang. Tapi ada kepentingan yang lebih besar lagi yang harus diperhatikan, yaitu kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar penampungan dan pemotongan ayam,” cetusnya.

Soal ketidakpuasan pedagang terkait fasilitas yang ada di RPH, ia mengatakan bahwa itu juga harus jadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin dengan cara melakukan pembenahan. Hal itu penting agar para pedagang ayam tidak bernasib sama seperti pedagang Pasar Burung atau Pasar Kapuk yang setelah direlokasi, usahanya justru mati.

“Kami berharap masyarakat bisa mengerti bahwa tujuan relokasi adalah untuk penataan kota. Tapi di sisi lain, jangan sampai pemindahan malah mematikan usaha masyarakat,” tandasnya.

Relokasi Ditunda ke 2012

2011-12-28T10:01:00.003+08:00

Mobil Ayam “Duduki” Gedung Dewan

BANJARMASIN – Halaman gedung DPRD Kota Banjarmasin kemarin dipenuhi mobil-mobil pengangkut ayam. Ini merupakan bentuk protes para pedagang ayam yang menolak direlokasi ke rumah pemotongan hewan (RPH) di Jl Tembus Mantuil.

Para pedagang sendiri datang sekitar pukul 11.00. Sekitar 15 buah mobil pengangkut ayam satu persatu memasuki halaman kantor dewan di Jl Lambung Mangkurat. Namun, maksud hati para pedagang untuk mengadu tak kesampaian karena para anggota dewan sedang reses dan tidak berada di tempat.

Sekitar pukul 12.00, para pedagang yang kecewa kemudian beralih “menyerbu” Balaikota. Dalam pertemuan dengan Walikota Banjarmasin Muhidin, diputuskan bahwa relokasi kembali ditunda hingga awal Januari 2012. Sebelumnya, Pemerintah Kota Banjarmasin sudah memastikan bahwa tanggal 22 Desember 2011 adalah batas terakhir relokasi pedagang ayam.

Untuk sementara, para pedagang pun diperbolehkan kembali beraktivitas di tempat semula. Selama jangka waktu tersebut, pedagang ayam yang lewat jalan raya juga tidak akan ditiliang.

“Namun, rekomendasi ini hanya sampai tanggal 2 Januari 2012. Setelah itu pedagang tetap harus pindah ke rumah potong ayam,” ujar Muhidin, kemarin.

Salah satu pedagang ayam, Porlansyah mengatakan bahwa selain pedagang, ada juga bibi-bibi yang bekerja sebagai pemotong dan pencabut bulu ayam. Bibi-bibi inilah yang menjadi perhatian pihaknya.

“Masa kami harus membawa bibi-bibi tersebut bolak-balik ke rumah potong. Berapa waktu dan tenaga yang harus disiapkan? Lagipula, bibi-bibi tersebut jumlahnya sangat banyak, dan tempat pemotongan di rumah potong tidak mencukupi,” tuturnya di hadapan Walikota.

Mendengar hal itu, Walikota meminta bantuan kepada para pengecer untuk mendata semua bibi-bibi pemotong yang diayominya. Selain itu, Walikota juga menginstruksikan agar dalam waktu lima hari ke depan segala kekurangan di RPH sudah diselesaikan.

“Kalau datanya sudah lengkap, akan saya bahas lagi dengan DPRD. Mudah-mudahan akan ada penambahan tempat untuk pemotongan ayam,” ucapnya.

Pedagang Tak Bisa Angkut Barang

2011-12-27T16:57:00.002+08:00

Serbuan Sampah di Sungai Martapura Berlanjut

BANJARMASIN – Kiriman sampah kayu dan eceng gondok dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai ke Kota Banjarmasin masih berlangsung hingga kemarin. Sampah-sampah itu kembali tertahan dan menumpuk di bawah Jembatan Pangeran Antasari. Beberapa kelotok yang ingin melintas pun terpaksa berputar haluan karena tak bisa lewat dan harus mencari jalur lain, seperti memutar melalui Kuin.

Kondisi ini sendiri dikeluhkan para pedagang di Pasar Baru yang biasa mengambil barang dagangan di Pasar Ujung Murung. Pasalnya, sebagian dari mereka ada yang menggunakan kelotok untuk mengangkut barang karena muatannya lebih banyak daripada mobil atau gerobak sehingga lebih murah dan efisien.
“Kalau kondisinya begini tidak bisa pakai kelotok, harus pakai mobil atau gerobak,” tutur Rafi’i, salah seorang sopir taksi kelotok di Dermaga Pasar Baru yang terkadang juga melayani jasa pengangkutan barang.
Dituturkannya, fenomena ini selalu terjadi jika musim baah (meningkatnya volume air karena hujan besar, Red). Sampah-sampah dari berbagai daerah yang lebih tinggi hanyut terbawa arus sungai ke daerah yang lebih rendah, seperti Kota Banjarmasin.
“Masalahnya banyak sampah-sampah kayu, kalau itu tersangkut sampah yang lain jadi ikut tertahan. Tapi kalau kayu-kayunya bisa diloloskan, yang lain mudah dibersihkan,” katanya.
Sebenarnya, sejak pagi sejumlah petugas sudah berjibaku untuk mengurai tumpukan sampah tersebut. Namun, arus Sungai Martapura yang begitu deras membuat petugas kewalahan. Sedangkan serbuan sampah kayu dan eceng gondok yang datang tanpa henti volumenya lebih banyak daripada yang mampu dialirkan sehingga tumpukannya justru makin meluas.

53 Ribu Lansia Terlantar

2011-12-27T16:55:00.002+08:00

BANJARMASIN - Sebanyak 53 ribu warga lanjut usia (lansia) di Kalimantan Selatan terlantar. Sekitar 4 ribu orang diantaranya berada di Kota Banjarmasin. Mereka hidup terkatung-katung karena tak ada keluarga yang merawat dan tak punya tempat tinggal untuk berteduh.

"Mereka terlantar karena tidak punya keluarga dan rumah," ujar Sekretaris Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Kalsel, Yuherli.

Selain terlantar, hak-hak warga lansia juga masih terabaikan. Dicontohkannya, dalam undang-undang lansia diberikan beberapa "hak istimewa", misalnya mendapat potongan tarif angkutan sebesar 30 persen dan diprioritaskan untuk berhaji.

"Prioritas berhaji untuk lansia baru diberikan mulai tahun ini," sambungnya.

Ironisnya, permasalahan kaum lansia belum mendapat perhatian serius, khususnya dari pemerintah daerah. Diungkapkannya, beberapa program penanganan masalah lansia yang dijalankan pihaknya saat ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Salah satu dari program tersebut adalah Sistem Jaminan Lanjut Usia (SJLU), dimana setiap lansia diberikan uang makan sebesar Rp 10 ribu perhari.

"Dari pemerintah daerah tidak ada," katanya.

Di Kalsel, hanya sekitar 70 orang lansia saja yang mendapat jatah uang makan tersebut. Selain SJLU, ada juga program pendampingan keluarga dan kunjungan (home care). Namun, rasio petugas yang tersedia untuk melakukan pendampingan ini pun masih jauh dari ideal.

"Untuk menangani 53 warga lansia terlantar di Kalsel, jumlah petugas yang ada cuma 28 orang," tukasnya.

Jumlah itu disesuaikan dengan kemampuan APBN. Mestinya, lanjutnya, pemerintah daerah ikut menganggarkan dana pendamping agar lebih banyak lagi lansia yang bisa dibantu. Namun, selama lima tahun berdiri, BK3S Kalsel bahkan belum pernah mendapat kucuran dana secuil pun dari APBD.

"Kami hanya dapat bantuan dari pusat sebesar Rp 12 juta pertahun, itu habis untuk biaya operasional saja," keluhnya.

Di samping lansia, BK3S juga menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial lainnya yang mencakup 28 kelompok, utamanya anak jalanan, fakir miskin, penyandang cacat, dan wanita rawan sosial.

Ilung “Kepung” Banjarmasin

2011-12-27T16:42:00.003+08:00

Kelotok Tak Bisa Lewat

BANJARMASIN – Orang-orang nampak berkerumun di atas Jembatan Pangeran Antasari pada Minggu (25/12) sore sekitar pukul 17.00. Beberapa pengendara yang kebetulan melintas dan merasa penasaran melihat pemandangan tersebut menghentikan kendaraan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi.

Sempat ada yang mengira ada orang jatuh ke sungai dan tenggelam. Namun, setelah ditengok ke bawah jembatan yang membentang di atas aliran Sungai Martapura tersebut, ternyata ada beberapa orang dengan menggunakan perahu dan speedboat tengah bergotong royong membersihkan sampah kayu dan eceng gondok yang menumpuk di sekitar jembatan.

Anang, salah seorang petugas yang ikut melakukan pembersihan mengatakan bahwa tumpukan sampah kayu dan eceng gondok tersebut sudah terjadi sejak sekitar empat hari lalu. Namun, pembersihan baru bisa dilakukan kemarin sore. Akibatnya, selama empat hari itu, masyarakat yang biasanya menggunakan tranportasi sungai tak bisa lewat di kawasan tersebut, seperti taksi kelotok dan nelayan.

“Kami menunggu air pasang. Kalau air surut, arusnya arah ke laut, terlalu deras sehingga kami tidak kuat mendorongnya dan terhalang jembatan,” ujarnya.

Ia sendiri mengaku disuruh kontraktor yang tengah mengerjakan proyek penyiringan di Ujung Murung. Berbekal kayu dan bambu, tumpukan sampah kayu dan eceng gondok yang membentuk seperti pulau dipisah-pisah sehingga bisa mengalir.

Menurut Anang, sampah kayu dan eceng gondok itu kemungkinan merupakan kiriman dari daerah lain. Fenomena seperti ini biasanya terjadi sekali dalam setahun, terutama ketika musim hujan dan permukaan air sungai naik.

“Kemungkinan memang pengaruh air naik, jadi sampah dari atas seperti Kabupaten Banjar turun ke sini,” tuturnya.

Setelah dibersihkan, tumpukan sampah kayu dan eceng gondok tersebut memang akhirnya menghilang karena larut terbawa arus sungai. Namun, dari pantauan Radar Banjarmasin, penumpukan justru berpindah ke beberapa titik lain, seperti sekitar Jembatan Dewi dan Jembatan Merdeka.

Kemah Kebersamaan Ala Lansia

2011-12-25T19:25:00.002+08:00

Tenda Dipasangkan Panitia

Berkemah biasanya identik dengan anak-anak pramuka. Apa jadinya jika perkemahan diikuti oleh para lanjut usia (lansia)?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Awan hitam menggelayuti langit Kota Banjarmasin. Angin yang bertiup menghembuskan hawa sejuk. Rintik hujan sesekali jatuh. Namun, kondisi itu tak menghalangi sektiar 400 orang lansia untuk mengayunkan kaki dan tangan mereka mengikuti gerakan seorang instruktur senam yang berdiri di atas panggung.
Mereka adalah peserta kemah kebersamaan warga lanjut usia dan senam gembira dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Ibu ke-83. Kegiatan ini dihelat oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Kalimantan Selatan di halaman gedung Markas Daerah Legiun Veteran RI Tingkat I Kalsel di Jl Brigjend Hasan Basry pada tanggal 23-24 Desember 2011.
Sejak sore hari sebelumnya, mereka sudah mulai menginap di tenda yang disediakan panitia. Enam buah tenda berwarna biru milik Taruna Siaga Bencana (Tagana) disiapkan. Tenda berukuran sekitar 4x6 meter itu berkapasitas 30-40 orang.
Namun, hujan deras yang mengguyur sempat membuat lokasi berkemah terendam air sehingga para peserta direlokasi ke dalam gedung. Untungnya, keesokan harinya kegiatan bisa berjalan dengan lancar.
“Kegiatan seperti ini bagus sekali. Orang tua itu kalau banyak diam pikirannya jadi tidak berkembang,” ujar Sutilah (55), salah seorang peserta.
Hal itu diamini peserta lainnya, Aminah (59). Ia tak ingin kaum lansia dipandang sudah tidak berguna.
“Jangan sampai dibilang loyo. Kami masih punya tenaga dan bisa berguna untuk orang lain,” tukasnya.
Sebelumnya, Sutilah dan Aminah yang tergabung di Karang Lansia Melati Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat mengaku telah melakukan beberapa persiapan untuk mengikuti lomba-lomba yang digelar panitia.
“Ya kami ngumpul membahas apa yang dilombakan, terus latihan. Bagi-bagi orangnya siapa yang ikut lomba nyanyi, lomba salawat, supaya tidak bingung,” kata Sutilah.
Tak seperti acara berkemah pada umumnya, ia dan para lansia lainnya tak perlu repot-repot mendirikan tenda dan memasak sendiri. Mereka cukup bawa badan dan perlengkapan pribadi masing-masing seperti pakaian.
“Karena pesertanya lansia, jadi tenda harus dipasangkan dan makanan disediakan,” kata Sekretaris BK3S Kalsel Yuherli yang bertindak sebagai ketua panitia.
Perkemahan sendiri diselenggarakan untuk menggalang kebersamaan di antara para lansia. Selama acara, panitia menggelar berbagai kegiatan dan lomba, mulai dialog, senam massal, lomba menyanyi, membaca salawat, sampai adu potensi.

DPD Usul Larang Jual BBM Eceran

2011-12-25T19:24:00.003+08:00

Untuk Benahi Tata Niaga BBM

BANJARMASIN – Wacana pelarangan pedagang kaki lima (PKL) menjual bahan bakar minyak (BBM) digulirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam pertemuan dengan jajaran PT Pertamina (Persero) Kalselteng di Banjarmasin Jumat (23/12), anggota DPD RI Sofwat Hadi menegaskan bahwa penjual BBM eceran tidak dibolehkan dalam undang-undang.
Hal itu karena mengingat BBM merupakan jenis barang berbahaya. Selain itu, sering terjadi ketika BBM di SPBU langka, penjual BBM eceran justru marak. Terlebih lagi, harga BBM yang dijual di eceran jauh lebih tinggi daripada harga di SPBU. Akibatnya, masyarakat pun menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Pedagang eceran tidak ada perdanya, maka untuk menindak mereka pakai undang-undang,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Kalsel lainnya, Habib Hamid Abdullah mengatakan bahwa selain pedagang eceran, SPBU juga harus dilarang melayani penjualan BBM kepada pedagang eceran.
“Harus dilarang dari hulunya dulu. Kalau kaki lima dilarang tapi SPBU yang menjual ke eceran tidak ditindak, tidak akan berhasil,” katanya.
Menanggapi hal ini, Sales Area Manager PT Pertamina (Persero) Kalselteng Asep Wicaksono Hadi mengatakan bahwa pelarangan pedagang BBM eceran sebenarnya merupakan salah satu solusi dalam membenahi tata niaga BBM di Kalsel.
Dicontohkannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pembatasan pembelian BBM oleh pedangan eceran. Selain itu, lokasi para pedagang eceran juga ditata agar jaraknya tidak berdekatan dengan SPBU.
“Efeknya, antrean di SPBU jauh berkurang,” klaimnya.
Namun demikian, menurutnya pelarangan tak bisa dipukul rata di semua wilayah. Pasalnya, tak semua daerah di Kalsel memiliki jaringan penjualan BBM resmi yang memadai. Sedangkan untuk melakukan penambahan jaringan, harus berdasarkan perhitungan ekonomis.
“Ada daerah yang wilayahnya cukup luas tapi cuma punya satu SPBU, jadi orang-orang dari lokasi yang jauh dari SPBU beli pakai jeriken. Waktu itu kami tidak tahu kondisinya, ketika kami tegas melarang kami didemo,” tuturnya.

Tunggakan Listrik SA Rp 112 Juta

2011-12-23T15:45:00.000+08:00

BANJARMASIN – Langkah Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah merampungkan audit Pasar Sentra Antasari (SA) sebagai langkah awal dalam rencana pengambilalihan hak pengelolaan pasar, mendapat sambutan baik dari para pedagang. Mereka pun berharap kali ini pemerintah benar-benar serius.
“Kabar soal pengambilalihan itu sejak dulu sudah sering terdengar. Kalau sekarang pemerintah serius, ya bagus,” ujar Ketua Persatuan Pedagang Sentra Antasari (PPSA) H Abdurahman Malik, kemarin.
Sejak PT Giri Jaladhi Wana (GJW) selaku investor pembangunan SA terseret masalah hukum atas dugaan korupsi dalam megaproyek senilai ratusan miliar rupiah itu, pengelolaan pasar dilakukan secara swadaya oleh pedagang. Pemko Banjarmasin sendiri hanya mengelola fasilitas umum yang ada di luar bangunan induk pasar. Akibatnya, selain mengganggu aktivitas pedagang berjualan, pengelolaan pasar juga menjadi tidak optimal sehingga mengakibatkan kondisi pasar terbengkalai.
Lingkungan pasar yang merupakan perpaduan gaya tradisional dan modern sangat kumuh. Pedagang kaki lima (PKL) pun marak dan menggelar lapak dimana-mana dengan seenaknya. Fisik pasar juga ada yang mengalami kerusakan.
“Di atas toko saya ini void (bukaan antarlantai yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas, Red). Kalau hujan, di sini banjir,” keluhnya.
Untuk melakukan perbaikan, ia mengaku tak berani karena masalah yang terkait fisik pasar merupakan kewenangan investor.
Diungkapkannya, Pemko Banjarmasin pernah berjanji kepada para pedagang bahwa pengambilalihan pengelolaan pasar akan dilakukan pada bulan Desember 2011 ini.
“Pak Joko (Kepala UPTD Pasar Sentra Antasari, Red) bilang bulan Desember, tapi pengambilalihan hanya terkait beberapa fasilitas umum seperti sampah dan parkir, tidak keseluruhan sampai masalah listrik,” katanya.
Padalah, lanjutnya, justru masalah listrik inilah yang sangat membebani pihaknya. Dibeberkannya, PT Giri Jaladhi Wana selaku investor memiliki tunggakan rekening listrik kepada PLN sebesar Rp 300 juta. Selama ini, pihaknya pelan-pelan mencoba mengangsur tunggakan tersebut hingga kini tersisa Rp 112 juta.
“Tunggakan itu harus dibayar, kalau tidak listrik di sini akan diputus. Untungnya kami tidak dituntut harus rutin, kadang-kadang kami baru bayar 2-3 bulan sekali kalau ada kelebihan pendapatan,” tuturnya.
Jika Pemko Banjarmasin ingin mengambil alih sepenuhnya pengelolaan SA, menurutnya dana yang harus disediakan bisa mencapai miliaran rupiah, baik untuk pelunasan utang sampai dana cadangan guna menutupi biaya operasional selama masa transisi.
“Kan tidak mungkin langsung diambil begitu saja. Tapi Pak Joko bilang pemerintah tidak punya uang sebanyak itu,” cetusnya.
Soal audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ia mengaku sudah mengetahuinya karena ada petugas BPKP yang melakukan tinjauan langsung ke pasar dan mendatanginya untuk meminta berkas-berkas sekaligus menanyakan kondisi terkini pasar.
“Orang BPKP bilang masalah Sentra Antasari sangat rumit,” ucapnya.
Sementara itu, selesainya audit SA juga disambut baik pihak legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais mengatakan masalah status quo pengelolaan SA sudah terlalu lama berlarut-larut dan banyak potensi pendapatan daerah yang terbuang.
“Kami belum tahu hasil auditnya, tapi mudah-mudahan pemerintah benar-benar bisa mengambil alih pengelolaan SA karena potensi ekonominua sangat besar,” katanya.

Kronologis Kasus SA

1999    Pemko Banjarmasin bekerja sama dengan PT GJW untuk membangun ulang Pasar Antasari menjadi pasar modern dan tradisional bernama Pasar Sentra Antasari (SA)
Agustus 2000    Pemancangan tiang pancang pertama diresmikan Gubernur Kalimantan Selatan Sjachril Darham
2001    PT GJW membangun terminal lantai 2 dan diresmikan Walikota Banjarmasin Sofyan Arpan
2002    PT GJW mulai membangun gedung induk pasar
Februari 2003    Pembangunan pasar yang mencapai 65 persen terhenti karena masalah dana
Agustus 2003    Walikota Sofyan Arpan melakukan addendum perjanjian kerja sama dan membentuk tim percepatan penataan dan pembangunan Sentra Antasari
23 Agustus 2003    Walikota Sofyan Arpan meninggal dunia
Oktober 2003    Tim percepatan dibubarkan dan diganti dengan tim pengendali pembangunan induk Pasar Antasari
2007    Kejati Kalsel mencium kejanggalan dalam proyek pembangunan SA karena ada penggelembungan jumlah kios. Empat orang menjadi terdakwa, yakni Bonifacius Tjiptomo dan Widagdo (direksi PT GJW), serta Midpai Yabani (Walikota Banjarmasin pengganti Sofyan Arpan) dan Edwan Nizar (Kabag Sunram Pemko Banjarmasin)

(Diolah dari berbagai sumber)

Audit SA Selesai

2011-12-22T10:24:00.003+08:00

Tapi HasilnyaTak Bisa Dibocorkan

BANJARMASIN -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatanturun tangan untuk melakukan audit terhadap Pasar Sentra Antasari. Kabarnya,audit tersebut telah selesai dan hasilnya bakal segera diekspos kepadaPemerintah Kota Banjarmasin.

Namun, AsistenII Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin Bambang Budiyanto yang cobadikonfirmasi enggan menjelaskan. Ia meminta Radar Banjarmasin untuk menanyakanhal tersebut ke Bagian Ekonomi.

"Silakanke Bagian Ekonomi saja," katanya, kemarin.

Ketikaditanyakan kepada Kepala Bagian Ekonomi Setdako Banjarmasin Markusin Noor, iamengakui bahwa audit Pasar Sentra Antasari oleh BPKP memang telah selesai.Diungkapkannya, audit dilakukan atas permintaan Pemko Banjarmasin karena adanyakeinginan mengambil alih pengelolaan pusat perbelanjaan tersebut secarakeseluruhan.

"Walikotaingin supaya Sentra Antasari bisa dikelola dengan baik. Selama ini kan banyakyang kurang terurus dengan baik, seperti parkir, drainase, akses jalan, danfasilitas umum lainnya karena masih terbelit masalah hukum," tuturnya.

Selain itu,karena pengelolaan pasar masih di tangan investor, pendapatan yang masuk ke kasdaerah menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, Pemko Banjarmasin bermaksudmelakukan addendum atau perubahan terhadap perjanjian kerja sama dengan PT GiriJaladhi Wana (GJW) selaku investor yang hingga kini masih mengantongi hakpengelolaan Pasar Sentra Antasari.

"Lalu PakSekda (Zulfadli Gazali, Red) berinisiatif menggelar rapat dengan SKPD terkait,PT GJW, dan kejaksaan. Dalam rapat ada masukan bahwa addendum tidak bisadilakukan kalau tidak ada gambaran jelas tentang kondisi Sentra Antasari saatini," sambungnya.

Untuk mendapatkejelasan yang dimaksud, maka harus dilakukan audit. Menurutnya, pengajuanaudit ke BPKP Kalsel dilakukan sekitar bulan September atau Oktober 2011. Tidakberselang lama, BPKP Kalsel langsung bekerja. Mereka mengumpulkan data-datadari beberapa instansi terkait di lingkungan Pemko Banjarmasin dan juga dari PTGJW, seperti dokumen perjanjian, serta melakukan pengecekan ke lapangan.

"Setelahada hasil audit, baru bisa addendum. Dengan pola bagaimana, kita pikirkankemudian," katanya.

Ditambahkannya,audit oleh BPKP Kalsel telah rampung dan akan diekspos dalam waktu dekat.Pihaknya sendiri sudah menerima berkas yang berisi sekelumit tentang hasilaudit tersebut.

"Sudahada, tapi belum lengkap, tidak disertai lampiran-lampiran. Nanti laporan yangsebenarnya dan lengkap akan diekspos secara resmi oleh BPKP," ujarnya.

Meski hasilaudit sudah di tangan, tapi ia tak bersedia membeberkan isinya.

"Sayabelum baca. Apakah nanti hasil audit itu juga bisa diekspos ke media,tergantung pimpinan," ucapnya.

Sementara itu,BPKP Kalsel juga menutup rapat hasil audit yang telah dilakukan. Alasannya,hasil audit merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisadibocorkan.

Potret Cagar Budaya di Banjarmasin (2-Habis)

2011-12-22T10:23:00.001+08:00

Pemda Lebih Getol Urusi Kesenian

Sampai tahun 2011, terdapat sembilan bangunan di Kota Banjarmasin yang telah diberi gelar situs cagar budaya. Selain Kelenteng Suci Nurani dan Gereja Katedral yang baru ditetapkan tahun ini, ada makam dan Mesjid Sultan Suriansyah, komplek makam Pangeran Antasari, makam Surgi Mufti, makam Ratu Zaleha, Kelenteng Karta Raharja, dan Museum Wasaka. Lantas, bagaimana perhatian pemerintah terhadap asetnya yang satu ini?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

"Mesjid Sultan Suriansyah"

Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar) Kalimantan Selatan Agus Triatno, kewajiban pemerintah antara lain memberikan sertifikasi, melakukan pemugaran jika dibutuhkan, serta mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

“Dari APBN ada honor untuk jurpel (juru pelihara, Red) Rp 600 ribu perbulan,” ujarnya, kemarin.

Dalam UU, disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pemerintah. Anehnya, tak ada tim khusus yang melakukan pengawasan terkait hal ini.

“Kita hanya menunggu laporan dari kabupaten atau kota, karena bendanya ada di sana. Selain itu, itu merupakan tugas pokok jurpel, setiap bulan mereka harus memberi laporan,” sambungnya.

Dari hasil monitoring, ia menilai kepedulian pemerintah kabupaten maupun kota memang agak kurang terhadap masalah kepurbakalaan. Indikasinya adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berlatar belakang sejarah dan penempatan pegawai yang terkesan asal.

“Prinsip right man on the right place belum diterapkan,” tukasnya.

Tudingan ini sendiri tak ditampik Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kota Banjarmasin Mujiyat. Diakuinya, selama ini pihaknya lebih getol memerhatikan perkembangan kesenian.

“Sebenarnya tanggung jawabnya melekat, tapi tidak intens, jadi tidak terlalu fungsional. Kami lebih banyak ke seni,” sambungnya.

Dijelaskannya, dulu masalah cagar budaya ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui unit Museum dan Purbakala (Muskala). Setelah otonomi daerah, kewenangan diserahkan ke seksi kepurbakalaan di Dinas Pariwisata dan Budaya yang ada di daerah.

“Pemerintah provinsi dan kota punya kewenangan dalam pengelolaan cagar budaya, cuma pembagian tugasnya samar. Jadi, kalo ngomong susah juga. Sekarang kami hanya memberi uang pemeliharaan untuk jurpel Rp 200 ribu-Rp 300 perbulan,” katanya.

Potret Cagar Budaya di Banjarmasin (1)

2011-12-21T14:06:00.003+08:00

“Kalau Renovasi, Ada Bantuan Dana Tidak?”

Koleksi situs cagar budaya di Kota Banjarmasin bertambah lagi. Baru-baru ini, Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Suci Nurani dan Gereja Katedral Banjarmasin ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parenkraf) RI. Penetapan disahkan dengan pemasangan plang di depan bangunan.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

“Kira-kira sudah seminggu plang itu dipasang,” ujar pengurus TITD Suci Nurani Tiono Husin, kemarin.

Diungkapkannya, beberapa waktu lalu pernah ada orang dari pusat yang mengadakan penelitian tentang klenteng yang terletak di Jl KP Tendean Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah dan merupakan tempat ibadah Tridharma, yaitu Taoisme, Khonghucu dan Budha itu.

“Belakangan ada lagi orang dari pusat yang datang, tanya apakah ada pelebaran atau tidak, kami bilang tetap saja,” lanjutnya.

Berselang setahun kemudian, tepatnya akhir bulan November 2011 tadi, tiba-tiba pihaknya menerima surat pemberitahuan dari Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa TITD Suci Nurani telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya.

“Kami tentu saja senang. Saya sempat tanya, gimana kalau kami mau renovasi, ada bantuan dana tidak? Mereka bilang bisa saja diajukan proposal ke pusat, tapi lambat karena banyak yang antre,” katanya.

Dipaparkannya, selama ini dana pemeliharaan klenteng sepenuhnya berasal dari partisipasi umat, dan tidak ada bantuan pemerintah daerah sama sekali. Setiap bulan, biaya operasional mencapat sedikitnya Ro 20 juta, mulai untuk gaji pegawai, rekening listrik, dan lain-lain.

“Klenteng sudah beberapa kali renovasi, secara fisik cukup bagus. Cuma sekarang fondasi agak miring, mungkin karena efek pembangunan gedung sekretariat di halaman depan,” sambungnya.

Di Gereja Katedral Banjarmasin yang berlokasi di Jl Lambung Mangkurat tepat di samping Kantor DPRD Kota Banjarmasin, pemasangan plang yang sama juga baru dilakukan sejak seminggu lalu.

“Tanggal 29 November 2011, kami dapat surat dari Disparbudpora Kalsel yang menyatakan bahwa gereja masuk buku register cagar budaya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan mereka minta izin untuk memasang papan di lingkungan gereja sebagai upaya pelestarian bangunan,” tutur Rika, salah seorang staf di sekretariat Gereja Katedral Banjarmasin.

Berdasarkan keterangan Kepala Balai Arkeologi (Balar) Banjarmasin Bambang Sakti Wiku Atmojo, penetapan kedua bangunan tersebut sebagai cagar budaya dilakukan karena memang keduanya memenuhi kriteria seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, antara lain berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah.

“Keduanya itu dari masa kolonial,” ucapnya.

TITD Suci Nurani berdiri sejak tahun 1898 dan dianggap sebagai saksi sejarah keberadaan warga Tionghoa di Banjarmasin. Sedangkan Gereja Katedral Banjarmasin dibangun tahun 1931 oleh arsitek Belanda Roestenhurg dengan gaya aristektur neo gothic.

Diterangkan Bambang, proses penetapan suatu objek menjadi cagar budaya diawali dengan penelitian oleh Balar, kemudian hasilnya diusulkan ke pusat.

“Tapi mulai tahun 2012 nanti, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 usulan cukup diserahkan ke pemerintah tingkat dua untuk ditindaklanjuti,” tambahnya. (bersambung)

70 Tahun Takut Renovasi Rumah

2011-12-21T14:05:00.003+08:00

Warga Veteran Kembali Mengadu

BANJARMASIN – Untuk kesekian kalinya, sejumlah warga Jl Veteran pemegang hak guna bangunan (HGB) hapus (mati, Red) yang tidak mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembebasan lahan di kawasan tersebut mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin. Mereka masih merasa kurang puas dengan keputusan tersebut karena dasar peraturan yang digunakan pemerintah dinilai keliru.

Salah seorang perwakilan warga, Arifin S mengungkapkan, kedatangan pihaknya ke gedung dewan kemarin bertujuan meminta advokasi untuk peninjauan kembali tentang ganti rugi pembebasan lahan.

“Kami kurang puas karena penetapan keputusan dilakukan secara sepihak oleh Pemko, dan dianggap itu keputusan musyawarah,” ujarnya.

Ditegaskannya lagi, mestinya pemerintah menggelar dialog dan warga diberi kesempatan untuk mengajukan opini terkait besaran ganti rugi.

“Sekarang mau dieksekusi, ya kami mengadu minta ditinjau ulang,” ucapnya.

Pihaknya sangat berharap ada musyawarah ulang mengenai ganti rugi, serta kejelasan mengenai hak, status tanah, serta kepastian hukum yang dipakai dalam penetapannya.

“Kami ingin kejelasan saja. Pada dasarnya kami tetap mau pindah, kami tersiksa kok tinggal di situ 70 tahun tidak bisa renovasi karena takut dibongkar,” tuturnya.

Selama ini, Pemko Banjarmasin bersikukuh tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk ganti rugi bangunan yang HGB-nya mati.

“Saya khawatir panitia salah mengambil dasar peraturan, karena masih ada peraturan setelah itu yang membolehkan ganti rugi diberikan kepada HGB dan hak pakai. Nah, kami minta dialog untuk meluruskan itu,” tukasnya.

Pihaknya menuding Pemko Banjarmasin salah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Menurut Arifin, pemerintah mestinya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Di kedua peraturan itu jelas sekali boleh,” cetusnya.

Disinggung usulan agar persoalan ini dibawa ke pengadilan, ia mengatakan bahwa pihaknya belum akan melangkah ke arah sana karena masih menunggu keputusan final dari panitia pembebasan lahan sebagai dasar gugatan nanti.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Mahrita yang menerima kedatangan warga Jl Veteran ini mengatakan bahwa lebih baik masalah ini memang diselesaikan melalui jalur hukum.

“Kami hanya bisa memfasilitasi, dan saya mendukung untuk diselesaikan di pengadilan jika memang sudah buntu. Masalahnya, kedua belah pihak punya dasar masing-masing dan tidak bisa mencapai titik temu,” katanya.

Pada tanggal 27 Desember 2011 mendatang, Pemko Banjarmasin rencananya akan mengumumkan mengenai besaran ganti rugi bagi warga Jl Veteran yang terkena pembebasan, khususnya pemilik sertifikat hak milik, segel, dan bukti kepemilikan lainnya. Dalam kurun waktu satu bulan setelah itu, warga diminta membongkar sendiri bangunan mereka. Bagi yang tidak mau pindah, Pemko mengancam akan menerjunkan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran paksa.

“Apa Tuh Pemira?”

2011-12-21T14:05:00.000+08:00

Hari Ini Pemilihan Presiden BEM Unlam

BANJARMASIN – Pemilihan Umum (Pemilu) Raya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unlam Banjarmasin yang sempat terhenti, Rabu (21/12) hari ini siap dilanjutkan.

Dua pasang calon yang diusung dua partai berbeda bakal bersaing dalam perebutan jabatan presiden dan wakil presiden BEM Unlam, yakni Partai Aspirasi Mahasiswa (Pama) dan Partai Suara Hati Mahasiswa (Saham). Kedua partai ini juga akan mengikuti pemilihan untuk mendapatkan kursi di DPM.

Sistem Pemira Unlam bakal meniru pemilu presiden dan legislatif dimana mahasiwa akan melakukan pencoblosan langsung. Ini baru pertama kalinya digelar di Unlam. Lucunya, meski spanduk dan baliho pengumuman pelaksanaan Pemira terpampang di beberapa sudut, ternyata ada saja mahasiswa Unlam yang tak tahu tentang akan adanya pesta demokrasi di kampus mereka.

“Apa tuh Pemira?” celetuk salah seorang mahasiswa dengan raut wajah bingung ketika ditanya Radar Banjarmasin, kemarin.

Ada juga mahasiswa yang mengetahui soal Pemira, namun mengaku tak begitu kenal dengan sosok kedua calon presiden BEM yang bertarung, yakni Sayyed Ahmad Sofyan dan Muhammad Pazri.

“Kurang begitu mengenal kedua tokoh ini, tahu-tahu waktu pemilihan muncul saja,” katanya.

Diminta komentarnya terkait hal ini, Ketua KPU Muhammad Busyairi mengatakan bahwa kondisi tersebut wajar saja terjadi mengingat sempitnya waktu persiapan.

“Bagi kami agak mendadak, kami dibentuk sudah akhir Oktober, dan diberi satu minggu untuk perencanaan dan mengonsep kegiatan,” ujar mahasiswa semester lima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan pemerintahan itu.

Diungkapkannya, semula Pemira ditargetkan selesai akhir November 2011. Tapi karena masalah dana dan kesibukan anggota KPU, membuat jadwal pemilihan molor.

“Pada hari Kamis (15/12), kami rapat dengan PR III, kata beliau cepat diadakan pemilu karena tanggal 24 Desember 2011 semester lima berakhir. Kalau kami sih inginnya awal tahun depan saja supaya persiapannya optimal,” sambungnya.

Untuk hajatan ini, rektorat Unlam menggelontorkan dana Rp 10 juta. Tadinya, usulan dana KPU mencapai Rp 50 juta. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pengadaan kotak suara dan bilik suara.

“Karena dikasih segitu, kotak dan bilik suara kami pinjam dari KPU Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Sementara itu, satu hari menjelang Pemira, KPU melakukan beberapa persiapan terkahir, antara lain mengecek kertas suara dan briefing dengan petugas yang akan berjaga di TPS.

Dibeberkannya, dalam Pemira hari ini, panitia menyediakan sedikitnya 5 ribu kertas suara yang terdiri dari dua macam, yaitu untuk calon presiden dan wakil presiden BEM serta DPM. Pencoblosan dimulai pukul 09.00 hingga pukul 16.00 di lima TPS yang disediakan di lima fakultas yang ada, yakni Fakultas Ekonomi, FISIP, FKIP, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum.

Setiap TPS akan dijaga tiga orang panitia yang berasal dari BEM masing-masing fakultas. TPS ini ada yang berada di dalam ruangan seperti di Fakultas Teknik, dan ada pula yang di tempat terbuka seperti di FISIP.

“Semua mahsiswa diharapkan datang karena semua mahasiswa punya hak memilih. Kalau berapa yang ikut, kami belum bisa prediksi. Tapi diharapkan tiap fakultas bisa di atas 100 orang pemilih,” tuturnya.

Untuk pemilihan DPM, partai pemenang yang mengantongi suara terbanyak akan mendapat dua kursi, sedangkan yang kalah satu kursi. Terkait pengawasan terhadap jalannya pemilihan, kewenangan itu diserahkan kepada BEM fakultas. Sedangkan pengumuman hasil perhitungan suara sendiri dijadwalkan hari Jumat (23/12), dan jika tak ada aral langsung disusul pelantikan pada keesokan harinya.

Seperti diketahui, Pemira Unlam sedianyadigelar pada awal bulan Oktober 2011 lalu. Namun setelah adanya protes dari gabungan mahasiswa yang menamakan diri Mahasiswa Unlam Menggugat (MUM) karena KPU dinilai tidak netral serta legalitas sebagian anggotanya dianggap cacat, Pemira sempat terkatung-katung.

Akhir Oktober 2011, KPU yang semula diketuai Rahmat Suryadi dan beranggotakan sekitar 20 orang dibubarkan. Oleh tim kecil yang terdiri dari PR III Unlam, ketua BEM-BEM fakultas, dan perwakilan MUM, dibentuk lagi KPU yang baru yang hanya beranggotakan 7 orang dan bertugas melanjutkan Pemira Unlam.

Soal Duit Soal Sensitif

2011-12-20T19:32:00.004+08:00

Dewan Enggan Bicara Kenaikan TKI

BANJARMASIN – Banyak orang enggan bicara blak-blakan bila menyangkut masalah penghasilan. Demikian pula bagi para wakil rakyat. Seperti terjadi kemarin, sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin kompak tutup mulut saat diminta komentarnya terkait kenaikan tunjangan komunikasi intensif (TKI) mereka yang mulai diberlakukan tahun 2012. Alasannya, soal duit adalah persoalan sensitif.
“Saya tidak berani bicara, terlalu sensitif,” ujar salah seorang anggota dewan seraya menghindar diwawancara.
Jawaban senada juga dilontarkan anggota dewan lainnya.
“Lebih baik langsung tanya ketua saja,” elaknya.
Dicecar soal fungsi TKI, secara singkat ia menjawab bahwa penggunaannya antara lain untuk pulsa dan melayani warga yang bersilaturahmi ke rumah
Namun demikian, ada pula anggota dewan yang mau bicara secara terbuka.
“TKI itu untuk menjembatani anggota dewan dengan masyarakat dan konstituen,” ucap M Isnaini, anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PBR.
Selain untuk berkomunikasi via telepon, ia mengatakan bahwa TKI juga digunakan untuk turun ke masyarakat.
“Di luar reses, jadwal turun ke masyarakat tidak ada ketentuan harus berapa kali. Lagipula, tidak ada pertanggungjawaban dalam penggunaan tunjangan. Yang jelas, membina hubungan dengan masyarakat dilakukan setiap saat karena pada prinsipnya kita ingin imej di masyarakat baik,” tuturnya.
Dengan adanya kenaikan TKI, diakuinya sangat membantu secara finansial sehingga pihaknya akan lebih fleksibel mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan frekuensinya bisa lebih banyak.
“Kadang masyarakat mengeluh, misalnya tidak bisa bayar SPP anak. Sebenarnya pribadi, tapi bisa kita ambilkan dari tunjangan itu. Kalau dari gaji pokok kan tidak mungkin,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian mengatakan bahwa seiring dengan kenaikan APBD Kota Banjarmasin dari Rp 700 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 1,1 triliun pada 2012, wajar jika Kota Banjarmasin naik kelas menjadi kelompok tinggi.
“Sebenarnya pertanyaan yang bagus adalah mau dikemanakan kenaikan yang Rp 400 miliar itu? Apakah pembangunan kita masih akan sama seperti tahun lalu?” cetusnya.
Terkait kenaikan TKI anggota dewan yang merupakan imbas dari peningkatan APBD, menurutnya undang-undang yang menginginkan itu. Kebetulan saja dalam UU disebutkan jika APBD naik, maka TKI anggota dewan ikut naik. Disinggung dampak yang bakal terjadi setelah kenaikan TKI ini, menurutnya itu relatif.
“Kalau penghasilan bertambah, kinerja harusnya meningkat dan penyimpangan-penyimpangan semakin dihindari,” tandasnya.